Waspada!!! Diskes Berau Gunakan Vaksin Salah Satu Perusahaan Dipalsukan

TANJUNG REDEB – Hasil koordinasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat dengan Bareskrim Polri, mengungkapkan ada 12 jenis vaksin dipalsukan.  Diketahui, para pelaku memalsukan vaksin yang merupakan produk milik PT Biofarma, PT Sanofi Grup dan PT Glaxo Smith Kline (GSK). Produk dimaksud, antara lain vaksin Engerix B, vaksin Pediacel, vaksin Eruvax B, dan vaksin Tripacel. Kemudian, vaksin PPDRT23, vaksin Penta-Bio, vaksin TT dan vaksin campak. Selain itu, vaksin hepatitis B, vaksin polio bOPV, vaksin BCG, dan vaksin Harvix.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau pun mayoritas menggunakan vaksin yang diproduksi PT Biofarma. Diungkapkan Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Berau, Andarias Baso melalui Staf Pengelola Program Imunisasi, Jamrah saat menunjukkan tempat penyimpanan vaksin Dinkes Berau ke beraunews.com beberapa waktu lalu.

“Vaksin-vaksin yang didroping Dinkes Provinsi Kaltim mayoritas pakai Biofarma. Ada vaksin BCG untuk bulan pertama setelah lahir (bayi), ada vaksin polio bOPV yang ditetes dan 4 kali vaksin, meases vaccine untuk campak,” ungkapnya.

Selain Vaksin BCG, polio bOPV dan campak, ditambahkan Jamrah, dari PT Biofarma juga ada vaksin Penta-Bio, TT, dan Adsorbed Td. Kemudian, ada vaksin hepatitis B rekominan untuk bayi yang baru 12 jam lahir, ada juga vaksin Penta-Bio untuk lima penyakit seperti deptry, tetanus, batuk rejan, hepatitis B dan Hib (Hepalius Influensa type B), vaksin TT untuk tetanus dan Adsorbed Td Vaccine untuk Tetanus dan Diphteria Toxioid.

Sebelumnya, Kabid P2PL Andarias Baso pun menjamin vaksin yang diedarkan Dinkes Berau melalui Posyandu, Puskesmas dan rumah sakit, asli dan aman digunakan. Sebab vaksin itu merupakan pengadaan barang jenis obat-obatan dari Dinkes Provinsi Kaltim dan berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan RI.

“Yang bisa saya jamin ialah semua vaksin dari dinas (Dinkes Berau-red) karena droping dari Dinas Kesehatan Provinsi (Kaltim). Dan dari Dinas Kesehatan Provinsi, pasti rekomendasinya dari pusat,” tuturnya.(sai)