SBSI 1992 Minta Disnaker Tegas kepada Perusahaan yang Tak Beri THR Sesuai Permenaker 6/2016

 

BATU PUTIH – Persoalan pemberian THR yang tidak sesuai dengan permenaker nomor 6/2016, sepertinya belum menemui titik temu dengan pihak manajemen PT Sumalindo Alam Lestari (SAL) di Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih. Sebab, pihak ratusan karyawan PT SAL yang diwakili oleh pengurus SBSI 1992, dengan menggelar beberapa kali musyawarah dengan pihak manajemen perusahaan telah dianggap gagal.

Ketua PK SBSI 1992, NIkolaus Lokonuha mengatakan, pihaknya telah melakukan musyawarah dengan pihak manajemen PT. SAL, namun tidak ada kejelasan terkait tuntutan yang dilayangkan pihaknya.

“Kita sudah adakan dua kali perundingan, dan itu gagal. Jadi kami akan menguasakan kepada DPC untuk menindak lanjuti tuntutan ini. Karena bukan lagi kewenangannya kami, ” katanya saat dihubungi beraunews.com, Rabu (22/06/2017).

Seperti diketahui, pemberian THR karyawan yang dilakukan oleh PT SAL tidak utuh satu bulan upah atauu UMK. Bahkan, tak sedikit karyawan yang mendapatkan THR 50 sampai 70 persen dari jumlah upah satu bulan. Untuk itu disampaikannya Niko, SBSI 1992 akan tetap melanjutkan perkara tersebut hingga ke pemerintah daerah.

“Karena menurut kami, ini sudah melanggar permenaker 6/2016. Apalagi, THR ini haknya karyawan dan pihak perusahaan harus memberikan hak karyawan sesuai dengan peraturan yang di permenaker. Bukan peraturan yang dibuat sepihak oleh pihak perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPC SBSI 1992, Muhidin Dosi menyampaikan, sesuai dengan aturan, dua kali perundingan dengan pihak manajemen perusahaan tidak membuahkan hasil, maka hal tersebut dianggap gagal, dan akan diselesaikan di dinas tenaga kerja. Pihaknya juga telah mengirimkan surat pengaduan ke Disnaker, terkait permasalahan THR tersebut.

“Kita sudah adukan PT SAL ke Disnaker, agar segera ditindak lanjuti. Sebab, ini bukan kali pertama terjadi,” jelasnya.

BACA JUGA : Soal Pemberian THR yang Tidak Sesuai Permenaker 6/2016, Ini Kata Kadisnakertrans

 

Ia juga menegaskan, jika dalam tuntutan tersebut pihak manajemen perusahaan tidak merealisasikan sisa pembayaran THR kepada para karyawan, pihaknya akan tetap melanjutkan perkara tersebut hingga ke pengadilan hubung industrial (PHI).

“Karena alasan mereka selalu itu keputusan dari manajemen di Jakarta. Kita tidak mau tahu, jika tidak itikad baik dari pihak perusahaan terkait pembayaran THR ini, kita akan lanjut terus sampai ke PHI. Tetapi kalau pihak perusahaan bersedia merealisasikan, maka tuntutan akan dicabut, meskipun sudah setengah perjalanan,” ungkapnya.

Disisi lain, menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Berau Jasmine Hambali, juga angkat bicara terkait masalah tersebut. Ia menyebutkan, perusahaan yang orientasinya hanya mengejar laba tampa perduli dengan nasib pekerjanya, harusnya diberi sangsi. Apalagi pwrusahaan tersebut telah melanggar peraturan.

“Disnakertrans harus tegas terhadap perusahaan “nakal” yang tidak mengikuti Permenaker itu. Kalau bisa diberi sangsi tegas, sesuai dengan aturan yang berlaku,” bebernya.

Sementara ditanya, mengingat hal tersebut juga pernah terjadi, dan tidak hanya satu perusahaan saja yang melakukannya. Anggota legislative Dapil III ini mengatakan, hal itu bisa saja pengawasan dari instansi terkait yang masih belum begitu maksimal. Hal itu dikarenakan jika pengawasan terkait peraturan tersebut dilakukan dengan baik, maka pembayaran THR yang tidak sesuai dengan permenaker tidak terjadi.

“Sepertinya memang tidak maksimal, dan untuk menyelesaikan hal seperti ini perlu langkah tegas dari instansi terkait, khususnya Disnaker,” tandasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia