Rekomendasi DPRD Berau Terhadap LKPJ Bupati Disampaikan

 

TANJUNG REDEB – Bertempat di ruang Rapat Paripurna gedung DPRD Berau, Senin (08/05/2017), Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD Berau Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2016, digelar.

Dipimpin Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah, rapat ini dihadiri Wakil Ketua DPRD, H Sa’ga, Bupati Berau, Muharram, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Rapat paripurna kali ini adalah kelanjutan dari laporan LKPJ yang sudah disampaikan oleh Bupati Berau pada Kamis (06/04/2017) lalu. Setelah melakukan pembahasan terkait laporan LKPJ tersebut, DPRD Berau memberikan keputusan, yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, Syahmardan.

Dalam keputusan tersebut, ada beberapa catatan yang dituangkan, yakni, belum dilakukannya pemilahan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2021, dimana sebanyak 229 program dinyatakan sebagai program prioritas, sedangkan dalam LKPJ Bupati 2016, dicantumkan hanya 216 program pembangunan untuk Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Selain itu, dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021, maka program prioritas pembangunan Kabupaten Berau harus disusun secara cermat dan relevan dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.

Berdasarkan yang diuraikan, maka rancangan program pembangunan Kabupaten Berau mulai tahun 2017 harus dipilah menjadi 3 kelompok, yakni program pembangunan urusan wajib, program pembangunan urusan pilihan, dan program pembangunan prioritas untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Selain itu, catatan lain yang dituangkan oleh DPRD atas laporan LKPJ Bupati April lalu adalah capaian kinerja, adanya beberapa program yang diimplementasikan tetapi tidak tercantum dalam dokumen RPJMD 2016-2021, yaitu program pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi (P2K Trans). Konsistensi implementasi program pembangunan juga dinilai belum mencapai 100 persen, melainkan hanya 94,32 persen, dimana 42 program mempunyai capaian sangat rendah atau 9,6 persen, 45 program mempunyai capaian rendah dan sedang atau 10,3 persen, dan program sisanya mempunyai capaian tinggi dan sangat tinggi atau 80,1 persen.

Poin penting yang dijadikan catatan yakni mulai tahun 2017 harus ditetapkan program prioritas dalam RPJMD 2016-2021, dan harus relevan dengan 19 sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga penulisan LKPJ 2017 Kabupaten Berau sesuai dengan format tertuang dalam lampiran III PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. 

Setelah mendengar paparan rekomendasi dan beberapa catatan dari DPRD Berau, Bupati Berau, Muharram memberi respon. Dikatakannya, memang pada saat penyusunan visi misi, masih dengan pertimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) normal.

 

“Dilematis sebenarnya, karena saat visi misi dibuat, asumsi masih dengan APBD normal, sekitar Rp2 triliun lebih, tapi pada kenyataannya yang didapat hanya Rp1 triliun lebih. Jadi bagaimana caranya ini bisa dimaksimalkan juga untuk pembangunan di masa datang,” ucapnya.

“Apa perlu ke depannya melakukan revisi visi misi dengan APBD yang terbatas seperti yang terjadi saat ini? Ya saya rasa itu perlu, agar program bisa sesuai dengan anggaran,” imbuhnya.

Setelah memaparkan rekomendasi atas LKPJ Bupati Berau, dan mendapat jawaban dari Bupati, Rapat Paripurna Istimewa ditutup oleh Ketua DPRD Syarifatul Sya’diah, tepat pada pukul 10.52 Wita, dan dilanjutkan dengan penyerahan rekomendasi dari DPRD ke Bupati.(bnc)