Bupati : Kaum Difabel Bagian dari Kita

 

TANJUNG REDEB – Keberadaan kaum disabilitas yang tidak sedikit, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8/2017 tentang penyandang disabilitas. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa kaum disabilitas atau difabel berhak untuk mendapatkan fasilitas guna mempermudah kegiatan di tempat umum.

Untuk itu, Bupati Berau, Muharram, juga menyatakan kesiapan Pemkab dalam menjalankan amanah undang-undang tersebut. Namun, untuk pemenuhan hak tersebut, dikatakannya harus melalui prosedur yang berlaku. Sehingga tidak salah sasaran dalam memberikan bantuan kepada penyandang difabel.

"Bisa kita usahakan selama yang bersangkutan sebelumnya mengajukan permohonan kepada kita. Jadi apa yang kita berikan memang benar-benar merupakan kebutuhan yang bersangkutan," ujarnya kepada beraunews.com, Rabu (19/04/2017).

Penyandang disabilitas tersebut, dikatakannya merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam suatu daerah, sehingga apa yang menjadi hak mereka juga harus ditunaikan oleh Pemkab.

BACA JUGA : Pemerintah Diharap Mengayomi dan Memfasilitasi Difabel

Dengan dukungan dan dorongan dari Pemkab, ia meyakini keberadaan kaum difabel dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan daerah yang berkembang dan maju.

"Yang diamanatkan undang-undang akan kita jalankan. Karena memang tugas kita sebagai pemerintah untuk melindungi, mengayomi, dan memperhatikan seluruh masyarakat termasuk kaum difabel sekalipun," katanya.

Dengan dukungan tersebut juga, ia berharap ke depan kaum difabel dapat hidup menjadi lebih mandiri dan dapat berkreasi serta mengeksplor potensi diri yang dimilikinya.

"Intinya kita akan selalu mendukung kaum difabel ini, baik dari segi pengembangan kemampuan mereka, maupun jika ada yang membutuhkan fasilitas penunjang kegiatan sehari-harinya," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia