Bupati Sampaikan LKPD ke BPK RI

 

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau secara resmi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. LKPD disampaikan langsung Bupati Berau Muharram didampingi Sekkab Jonie Marhansyah dan diterima Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Kaltim, M Taufik, di Samarinda, Jumat (31/03/2017) kemarin. Penyampaian laporan ini tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan daerah tahun 2016 telah disajikan dan mengikuti standar akuntansi pemerintah berbasis aktual, dan menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan keuangan selama satu periode tertentu. Dalam laporan ini ada dua hal baru, yaitu laporan pengelolaan alokasi dana kampung (ADK), maupun bantuan operasional sekolah, yang juga telah disertakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 ini.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 8/2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

“Dan alhamdulillah laporan Kabupaten Berau tahun 2016 telah selesai disusun dan disampaikan kepada BPK RI perwakilan Kaltim, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ungkap Bupati Muharram, usai penyerahan LKPD.

Bupati Muharram berharap dengan penyerahan laporan ini, ada tindaklanjut dan jika ada kekeliruan dari penyampaian dan penyusunan dapat segera dibenahi, sebelum nantinya dilakukan pemeriksaan secara rinci. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD), diharapkan Muharram dapat mengikuti tahapan yang ada dan dapat menindaklanjuti pembenahan yang memang harus dilakukan.

 

Seluruh rangkaian pemeriksaan dari BPK RI ini diharapkan dapat menjadi modal bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih menyempurnakan laporan keuangan, semakin membenahi laporan pertanggungjawaban dan yang tidak kalah pentingnya adalah terus dipertahankannya predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diterima Pemkab Berau selama ini.

“Kita berharap dapat mempertahankan opini WTP di Kabupaten Berau secara baik. Dalam arti perencanaannya baik, pengelolaannya baik, pertanggungjawaban dan visi misi Bupati terlaksana secara sempurna untuk mencapai target pembangunan,” tandasnya.

Opini yang diberikan BPK saat ini, juga dipengaruhi dari laporan keuangan pemerintah dalam mengelola ADK maupun pengelolaan bantuan operasional sekolah. Sehingga kedua laporan keuangan ini juga telah menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga pelaporannya juga harus tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.(hms/bnc)