Bupati Hadiri Workshop Pemantapan Pemeriksaan BPK

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram, menghadiri workshop pemantapan pemeriksaan dan entry meeting pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2016 perwakilan BPK RI wilayah Timur, yang digelar di Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (29/03/2017) kemarin. Workshop dihadiri seluruh gubernur, bupati dan wali kota dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sebagai narasumber, anggota BPK RI, Staf ahli Menteri Dalam Negeri dan Wakil Ketua KPK.

Workshop yang dilaksanakan BPK RI ini dalam rangka untuk meminimalisir kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban keuangan Negara atau Daerah, sehingga setiap kepala Daerah mendapatkan pemaparan dan penjelasan serta rambu-rambu tentang pengelolaan keuangan daerah. Workshop ini juga untuk memberi pembekalan dan persamaan persepsi atas pemeriksaan LKPD tahun 2016,  sesuai dengan hasil pemeriksaan dari BPK RI.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Berau Muharram, menegaskan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian serius. Diantaranya, Kepala Daerah wajib melaksanakan tindaklanjut dari semua temuan dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK, sebelum 60 hari dari selesainya penyampaian laporan.

Bila melewati 60 hari maka temuan tersebut akan dipublish oleh BPK, dan di ranah inilah aparat penegak hukum akan menindaklanjuti LHP tersebut ke ranah pidana, bila ada unsur kerugian negara. Sebaliknya, bila masih dalam penanganan inspektorat dan BPK, maka unsur penegak hukum lainnya belum bisa melakukan pemeriksaan.

“Pertemuan ini memberikan motivasi dan semangat buat kepala daerah agar lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh menerapkan semua aturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efisien dan tepat sasaran,” ungkap Muharram, didampingi Inspektur Inspektorat Berau, Suriansyah.

Setiap daerah diharapkan dapat bersungguh-sungguh menciptakan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan, karena upaya inilah yg akan menjadi start awal agar perencanaan anggaran tidak melenceng dari tujuan pembangunan itu sendiri. Tujuan inilah yang akan mewarnai kebijakan kepala daerah dalam mengimplementasikan anggaran di daerah. Sehingga dengan tolok ukur ini, kepala daerah tidak melakukan hal-hal yang akan bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Bila kepala daerah dalam melaksanakan kewajibannya dan ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi untuk melakukan kebijakan yang benar, maka Bupati dan Walikota maupun Gubernur, jangan ragu menyampaikan keluhan dan masalahnya ke BPK atau KPK.

“Dan KPK atau BPK segera akan menindaklanjutinya,” ucapnya.

Dari paparan yang disampaikan, dikatakan Muharram bagian terpenting adalah untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dan berwibawa, membutuhkan kesungguhan dan komitmen bersama, baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pihak swasta, penegak hukum, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat harus memulainya sejak dini.

“Komitmen bersama harus dibangun dalam menyelenggarakan pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah,” tandasnya.(hms4/bnc)