Kewenangan Otonomi Kades Juga Harus Patuhi Rambu-Rambu Kepala Daerah

 

TANJUNG REDEB – Meski Undang-Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa, menyebutkan Kepala Desa (Kades) memiliki kewenangan secara otonom dalam mengelola anggaran, namun peran Kepala Daerah atau Bupati tidak boleh lepas dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran tersebut.

Hal itu dikemukakan oleh Bupati Berau, Muharram, yang mengatakan kewenangan otonom Kepala Desa yang dimaksud dalam UU tersebut bukan absolut atau sesuka hati Kades menentukan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK). Tetap ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dan dijadikan patokan dalam mengelola ADK.

“Yang dimaknai otonom dalam UU tersebut bukan tanpa batas, dalam artian apa maunya Kades saja. Tapi ada aturan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi, tidak semaunya menganggarkan. Sebagaimana dana ADK dari APBN, begitu juga berlaku untuk ADK APBD Kabupaten,” ucapnya kepada beraunews.com, Rabu (29/03/2017).

Menurutnya, Bupati juga berhak untuk memberikan rambu-rambu terhadap pengelolaan dana tersebut. Hal itu agar dana dapat dimanfaatkan secara tepat,  sasaran efisien dan dapat menyukseskan visi dan misi Bupati serta daerah.

“Sekarang kalau suatu Kabupaten gagal dalam menyejahterahkan rakyatnya, pasti Bupati atau Kepala Daerah juga yang akan dipersalahkan, bukan Kepala Desa.,” katanya.

Sehingga menurutnya, Bupati punya kewenangan untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda), untuk menjadi panduan dalam mengimplementasikan anggaran di Desa. Tujuannya ialah untuk kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat dapat tercapai secara merata, sesuai dengan yang diprogramkan Presiden Joko Widodo, yakni membangun dari pinggiran.

“Jadi jangan terjemahkan otonomi itu dengan pengertian bebas tanpa aturan, otonomi desa maksudnya desa punya hak kelola dan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan aturan dari Pemerintah Pusat maupun Perda dan Perbup,” tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia