Tahun Ini, Pemkab Berau Mengangkat 11 PTT Kemenkes sebagai CPNS

 

TANJUNG REDEB – Penerbitan Surat Keputusan (SK) palsu dengan modus pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengatasnamakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) beredar. SK bodong itu juga menerangkan penempatan seseorang di sejumlah instansi, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Abdul Rifai mengungkapkan, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 07/2017 tentang Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dan memperhatikan nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kemenkes dengan Bupati Berau Nomor : HK.05.01/II/1008/2016 dan Nomor : 440/115/SET-1/UMPEG/III/2016, Pemkab Berau hanya mengangkat 11 PTT Kemenkes sebagai CPNS pada tahun ini.

Dikatakannya, kesebelas PTT Kemenkes itu, terdiri dari 1 dokter gigi dan 10 bidan. Yang telah bertugas di Puskesmas, maupun Puskesmas Pembantu yang berada di kategori daerah biasa, terpencil dan sangat terpencil.

“Dari jumlah 16 (PTT Kemenkes) itu, kita mendapat 11 (CPNS) yaitu 10 bidan dan 1 dokter gigi. Itu sudah bertugas di beberapa daerah, yang masuk kategori terpencil, sangat terpencil dan biasa. Itu masing-masing sudah ditempatkan sesuai dengan peruntukannya,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Senin (20/03/2017) siang.

BACA JUGA : Waspada, SK Pengangkatan CPNS Bodong Catut Nama Kepala BKN

Apakah akan ada penekanan pada masa bakti ketika CPNS tersebut diterima mengabdi di daerah? Mengingat, banyak kasus CPNS yang baru diangkat terkadang langsung mengajukan mutasi ke daerah lain, yang dianggap lebih enak dan sebagainya. Ditanya begitu, Rifai menjelaskan, berdasarkan aturan MenPAN-RB, yang bersangkutan harus mengabdi setidaknya paling sebentar 5 tahun.

Pihaknya juga nantinya akan membuatkan surat pernyataan terkait masa bakti minimal 5 tahun tersebut, baru bisa mengajukan mutasi ke daerah lain. Mengingat, PTT Kemenkes yang diangkat sebagai CPNS itu memang sangat dibutuhkan untuk bertugas di daerah tersebut.

“Seandainya juga nanti belum ada penggantinya, tentu merupakan pertimbangan nanti bagi kita untuk memberikan persetujuan untuk pindah ke pusat kembali. Sedangkan, ini memang program dari Kemenkes, khusus daerah terpencil dan sangat terpencil,” jelasnya.

Berdasarkan evaluasi dari BKPP Berau sendiri terkait jumlah PNS di lingkup Pemkab Berau, khususnya di bidang kesehatan, apakah dari tahun ke tahun harus ada lagi penambahan? Disinggung begitu, Rifai mengakui, jika jumlah PNS di bidang kesehatan masih kurang untuk dikatakan standar. Terutamanya, untuk dokter umum maupun tenaga medis lainnya, seperti bidan.

“Ya sementara ini memang kita untuk daerah-daerah terpencil itu, memang kita masih perlu ada penambahan lagi,” bebernya.

Daerah yang masuk kategori daerah biasa ialah Kampung Tanjung Perangat, Kecamatan Sambaliung. Selanjutnya, untuk kategori daerah terpencil ialah Kampung Biatan, Kecamatan Biatan, Sukan Tengah dan Pesayan, Kecamatan Sambaliung. Sedangkan, untuk kategori daerah sangat terpencil adalah Kampung Long Ayap, Kecamatan Segah dan Mapulu, Kecamatan Kelay.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia