KPK Minta Pemda Hati-Hati Pakai Dana CSR, Ini Penjelasan Wabup

 

TANJUNG REDEB – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan, karena dana CSR dinilai rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam dialog Rembug Integritas Pelaksanaan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi bertema 'Budayakan Malu Korupsi' di Balai Kota Surakarta, Selasa (07/03/2017). Acara tersebut diikuti oleh kepala daerah, kepala kejaksaan, pengadilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan kepolisian dari 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjadi pembicara dalam dialog antikorupsi itu. Dia meminta kepala daerah menghindari sumber dana dalam bentuk CSR.

“Tujuannya bagus, CSR digunakan untuk kebaikan masyarakat. Namun dana CSR kecenderungannya di luar APBD tidak bisa dikontrol,” katanya sebagaimana dikutip beraunews.com pada laman media online detiknews (https://news.detik.com/berita/3440899/kpk-minta-pemda-hati-hati-pakai-dana-csr), Jumat (17/03/2017) siang.

Ketika dana CSR sulit dikontrol, menurutnya, fungsi DPRD akan menjadi lemah.

“Legislatif di daerah dan inspektorat sering kesulitan saat melakukan pengawasan ataupun audit terhadap dana CSR,” ujarnya.

Menanggapi permintaan itu, Wakil Bupati (Wabup) Berau, Agus Tantomo menilai, apa yang dilakukan KPK tersebut merupakan sebuah langkah yang sangat bagus. Sebab, KPK akan melihat langsung bagaimana peruntukkan dana CSR itu selama ini, sehingga pihaknya juga akan membuktikan bagaimana cara Pemda Berau menangani dana CSR dengan benar, sehingga dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

“Bagus malah kalau KPK turun, kita membuktikan bagaimana cara kita menangani CSR dengan benar,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Jumat (17/03/2017) siang.

Salah satu penanganan dana CSR di Kabupaten Berau, lanjut Wabup, yakni melalui forum CSR. Yang mana, perlu juga diketahui bahwa pemerintah daerah tidak ada sama sekali memegang dana CSR tersebut.

“Uang-uang CSR itu tetap di perusahaan, yang kita lakukan dengan forum CSR itu hanya sinkronisasi program. Jangan sampai uang yang begitu banyak, tapi tidak memberi manfaat karena tidak sinkron dengan program Pemda. Yang sudah dianggarkan Pemda, dianggarkan lagi di CSR. Yang begitu-begitu, yang mau kita hindari,” lanjutnya.

Karena itu, tegas Wabup, melalui forum CSR itu, Pemda Berau tidak mengelola langsung dana CSR tersebut. Dana CSR yang cukup besar itu tetap merupakan kewenangan perusahaan untuk memegangnya.

“Jadi kita Pemda tidak mengelola langsung, kita bukan mengelola. Uang juga tidak kita pegang, uang tetap di perusahaan. Jadi tetap langsung perusahaan,” tegasnya.

Selama sinergitas program, apakah pemerintah daerah akan mengikutkan program Pemda dalam pengelolaan dana CSR itu? Ditanya begitu, Wabup membenarkan hal itu. Namun, penitipan program Pemda itu, lebih dititikberatkan pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang kewenangannya bukan menjadi kewenangan Pemda Berau.

“Oh... iya, namanya juga sinkronisasi. Ya ada hal-hal yang umpamanya kita tidak bisa lakukan karena keterbatasan kewenangan, nah itu kan boleh saja dilakukan oleh CSR. Ya, itu akan kita lakukan,” jelasnya.

Tak lupa, tambah Wabup, program titipan yang dimaksud ialah program yang dalam arti memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Seperti, untuk program pemenuhan listrik, yang kewenangannya telah menjadi kewenangan Pemprov Kaltim melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim.

“Sekarang kita tidak punya kewenangan (terkait listrik), tapi CSR kan tidak dilarang (untuk listrik). Itu makanya kan CSR sekarang ke patriot negeri, yang begitu-begitu. Untuk program dalam arti positif, kan tidak apa-apa,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia