Jabatan Auditor Kepegawaian Dapat Tunjangan, Ini Tanggapan BKPP Berau

 

TANJUNG REDEB – Dengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian, pemerintah memandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 13 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12/2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

Dalam Perpres ini disebutkan, yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Auditor Kepegawaian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, diberikan Tunjangan Auditor Kepegawaian setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Besarnya Tunjangan Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu:

  1. Auditor Kepegawaian Ahli Madya, Rp. 1.080.000
  2. Auditor Kepegawaian Ahli Muda, Rp. 840.000
  3. Auditor Kepegawaian Ahli Pertama, Rp. 450.000

Pemberian Tunjangan Auditor Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian Tunjangan Auditor Kepegawaian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpres ini menegaskan, Tunjangan Auditor Kepegawaian itu dibayarkan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12/2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 Februari 2017 itu.

BACA JUGA : Pemerintah Beri Tunjangan Jabatan Fungsional

Menanggapi perpres itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Abdul Rifai mengatakan, hingga saat ini, pihak belum mengetahui dan menerima edaran terkait pemberlakukan Perpres Nomor 12/2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian tersebut.

Seandainya BKPP Berau telah menerima edaran itu, diyakininya, tentu pemerintah pusat juga akan melakukan pemanggilan kepada pihaknya bersama organisasi perangkat daerah (OPD), yang memiliki struktur Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yakni Inspektorat Kabupaten Berau. Pemanggilan itu untuk pelatihan penghitungan jabatan fungsional tersebut.

“Mungkin dari BKD (BKPP Berau –red) dengan inspektorat yang menghadiri (pelatihan) cara menghitung jumlah fungsionalnya itu kan. Mungkin nanti untuk mendapatkan angka kredit yang banyak itu, berdasarkan temuan-temuan di beberapa SKPD. Itu umpamanya kan, itu mungkin merupakan poin juga bagi auditor itu,” katanya saat dihubungi beraunews.com, Rabu (15/3/2017) pagi.

Berapakah jumlah PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian di Pemkab Berau? Ditanya begitu, Rifai tidak dapat menjelaskan secara mendetail. Namun, dengan komposisi struktur Inspektorat Kabupaten Berau, yang terdiri dari kepala, sekretaris dan ditambah 4 bidang, maka PNS yang berada di bawah keempat bidang tersebut merupakan pengisi jabatan fungsional Auditor Kepegawaian.

“Yang dibawahnya itu, yang fungsional auditor itu. Ada beberapa itu, ada bidang pembangunan, keuangan, dan lainnya. Itu yang sementara, yang memonitor dan lebih mengawasi program yang ada di Kabupaten Berau ini,” jelasnya.

Jabatan fungsional Auditor Kepegawaian di Inspektora Kabupaten Berau, tentu memiliki hubungan yang erat kaitanya dengan BKPP Berau. Apakah hasil evaluasi dari mereka juga diberitahukan kepada BKPP Berau? Disinggung begitu, Rifai akui jika hubungan tentu sangat erat.

Sebab, lanjutnya, selama ini, ketika mereka mendapatkan temuan atau laporan, tentu pihaknya akan membentuk tim. Tim yang terdiri dari, fungsional Auditor Kepegawaian maupun dari BKPP Berau sendiri.

“Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, baik tingkat disiplin pegawai, narkoba, atau audit koruptor, yang kaitannya dengan audit tipikot, itu tetap dibentuk tim. Termasuk, juga inspektorat sebagai anggota tim,” lanjutnya.

Sebelumnya, Pemkab Berau dibawah kepemimpinan Bupati Muharram dan Wakil Bupati (Wabup) Agus Tantomo telah giat melaksanakan sidak guna melihat tingkat kedispilan PNS di lingkup Pemkab Berau. Apakah saat itu telah dilibatkan fungsional Auditor Kepegawaian dari Inspektora Berau? Ditanya kembali begitu, dikatakan Rifai, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Displin Pegawai, BKPP Berau hanya menunggu laporan dari masing-masing OPD jika ada temuan maupun laporan tersebut.

Tetapi, dalam kondisi tertentu seperti libur bersama pasca lebaran, tentu BKPP Berau akan membentuk tim untuk melakukan sidak tersebut. Selain melibatkan organisasi (Korpri), BKPP Berau, tentu juga akan melibatkan fungsional Auditor Kepegawaian dari Inspektorat Berau.

“Memang bagaimana pun juga tetap ada hubungan. Misalnya, sudah libur 1 minggu (pasca) lebaran, hari berikutnya itu harus sudah dibentuk tim itu. Itu yang membuat dari organisasi. Sekda selaku ketua, asisten yang membidangi, BKPP, dan dari inspektorat, itu tetap diikut sertakan,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia