Kini, Kami yang Melayani

 

Pelayanan publik yang cepat, mudah , dan transparan, sudah menjadi tuntutan saat ini. Setiap instansi, baik di pusat maupun daerah mulai menerapkan berbagai inovasi pelayanan dan membuka akses kepada masyarakat. Salah satu terobosan pelayanan publik di kabupaten Berau yang cukup sukses digagas Dispenda (sekarang Bapenda) adalah dalam sektor pembayaran pajak hotel dan restoran melalui SIMHORE, dimana pembayarannya bisa dilakukan secara online.

Kini, mengurus SIM, KTP, Paspor atau perijinan dilakukan berdasarkan standar operasional pelayanan yang terbuka. Biaya, waktu dan regulasi sudah pasti. Tak ada lagi yang ditutup tutupi.

Sudah bukan saatnya melayani dengan lambat dan bertele tele, apalagi memungut pungli. Mindset layanan sudah berubah sesuai dinamika publik. Kalau bisa dipermudah, kenapa mesti dipersulit. Nilai-nilai dan etika pemerintahan yang baik,  tercermin dalam layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam debat pilgub DKI Jakarta putaran pertama dengan tema layanan publik, salah satu produk unggulan layanan publik yang disampaikan oleh sang petahana adalah pelayanan perijinan yang prima. Layanan satu pintu sudah diterapkan mulai dari level kelurahan hingga Dinas Perijinan. Menurut Basuki Tjahaya Purnama, ‘Kamilah yang melayani anda’.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan birokrasi di daerah, salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat perhatian dalam rangka penataan pelayanan publik yaitu dibentuknya OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di Kabupaten Berau sendiri, OPD ini sebelumnya bernama Badan Perijinan Pelayanan Terpadu (BPPT).

Amanat melayani rakyat dengan cepat , mudah dan transparan dalam pelayanan publik sudah ada. Bahkan sejak tahun 2009 yakni, berdasarkan Undang Undang Nomor 25/2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96/2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25/2009.

Selain itu, ruang untuk keterbukaan informasi juga sudah diatur dalam UU Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Faktor-faktor kecepatan, kemudahan, keterbukaan dan kepastian dalam pelayanan publik inilah, yang sekarang menjadi standar penilaian kemajuan dalam sebuah pelayanan.

Untuk memadukan kecepatan dalam memberikan perijinan agar tercipta iklim usaha yang konstruktif di daerah, maka urusan penanaman modal diintegrasikan dalam layanan perijinan. Bagaimana melayani suatu investasi dan perijinan bergerak cepat dalam satu pintu.

Logikanya sederhana saja, setiap ada keinginan berinvestasi, apapun bentuk dan jenisnya mesti disertai dengan legalisasi usaha. Prosesnya cepat, mudah, transparan dan ada jaminan kepastian hukum. Inilah reformasi layanan pemerintah, untuk menyediakan ruang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan pola ini, diharapkan ketika masyarakat membutuhkan layanan perijinan untuk berinvestasi, mendirikan bangunan, badan usaha dan jenis lainnya, tak perlu lagi repot datang ke berbagai instansi, yang dapat menyita waktu, energi dan biaya.

Mengutip kata-kata Presiden Jokowi dalam pengarahan Rakornas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Nusa Dua Convention Hall beberapa waktu yang lalu, ‘Saat ini bukan yang kuat mengalahkan yang lemah atau yang besar mengalahkan yang kecil, tapi mereka yang cepat dan tepat dalam memutuskan pelayanan, itulah pemenangnya’.

Presiden mengambil contoh negara Singapura. Walaupun kecil tapi mereka mampu membuat lompatan besar dalam memberikan pelayanan. Bongkar muat peti kemas di pelabuhan Singapura bisa rampung dalam hitungan jam.

Sebaliknya, kita negara besar tapi ketika berurusan dengan pelayanan, seringkali lambat dan cenderung menghambat. Mereka melayani dalam hitungan jam, sementara kita bisa molor hingga seminggu. Penyebabnya karena semua instansi terkait minta dilayani. Dampaknya, distribusi barang terlambat sampai ke konsumen, terjadi ekonomi biaya tinggi, pengusaha kehilangan momentum dan akhirnya daya saing rendah.

Dalam konteks perubahan yang menjadi visi di era kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Berau saat ini yang ingin membuat rakyat senang, semangat memberikan layanan yang cepat dan berkualitas termasuk prioritas. Inilah nilai-nilai pelayanan yang sedang digelorakan di kabupaten Berau. Sekarang saatnya kami melayani anda dengan PASTI (Profesional, Amanah, Senyum dan Tanpa Imbalan).

Kami mungkin belum bisa memuaskan dalam pelayanan, karena saat ini masih ada beberapa pintu yang masih “distel kembali”, tapi setidaknya berupaya membuat anda nyaman ketika membuka investasi dan mengurus perijinan di kabupaten Berau.

Inilah komitmen kami di DPMPTSP, siap melayani, karena itulah tugas kami.

Penulis
Datu Kesuma (Kadis DPMPTSP Kab.Berau)