Rekanan Lokal Pertanyakan Penerapan PTSP di Kabupaten Berau

 

TANJUNG REDEB – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal, merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

Dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan, yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan, dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan, sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Bagi Kabupaten Berau, penerapan PTSP sendiri merupakan kewenangan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM-PTSP) Berau. Namun, ternyata banyak pihak yang mempertanyakan terkait sejauh mana penerapan PTSP di Bumi Batiwakkal selama ini. Salah satunya, seperti yang disampaikan Ketua Forum Lintas Kontraktor dan Supplier Kabupaten Berau, Mahmud Suyuti.

“Itu bukan PTSP, justru terlalu banyak pintu yang harus dilewati ini. Dimana sih promosi PTSP itu, betul-betul diterapkan atau tidak di Berau?” tanyanya saat ditemui beraunews.com usai melakukan permohonan layanan perizinan di kantor DPM-PTSP Berau, Senin (13/03/2017) siang.

Dikatakannya, untuk layanan pembuatan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan (TDUP) saja, pemohon harus rela memasuki satu kantor ke kantor lain. Pemohon harus mengurus surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, yakni Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Bahkan, dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, pemohon juga harus mengurus surat rekomendasi yang dikeluarkan Disbudpar Berau, kemudian melampirkannya sebagai dokumen persyaratan pengurusan TDUP tersebut.

“Kaitannya dengan perizinan terpadu, ini kan pelayanan terpadu satu pintu, jadi semua perizinan, persepsi masyarakat itu adalah keluarnya dari sini, satu pintu, dan saat ini, masyarakat kan menganggap dengan adanya PTSP ini kan, tidak perlu lagi ke DLHK Berau,” katanya.

Untuk itu, diharapkan Mahmud, seharusnya segala layanan perizinan hanya dikeluarkan oleh DPM-PTSP Berau, tidak seperti yang ada saat ini. Berdasarkan informasi yang dimilikinya juga, setidaknya ada 98 jenis layanan perizinan yang dapat ditangani DPM-PTSP Berau.

“Untuk itu, rekanan lokal menyarankan ke pihak Pemda, atau kepada pihak yang terkait, supaya ini ada pelayanan yang betul-betul satu pintu,” harapnya.

Selain itu, lanjut Mahmud, rekanan lokal juga mempertanyakan kepastian waktu setiap layanan perizinan, baik pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan sebagainya. Pasalnya, meski petunjuk teknis tentang waktu penyelesaian layanan tersebut telah ditentukan, namun masih saja kerap terlambat.

“Misalnya, jangka waktu keluarnya SIUP itu 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Begitu juga jangka waktu keluarnya SITU, TDP dan lainnya, tapi ini kadang-kadang berlarut. Teman-teman mengeluhkan, bagaimana ini? Karena kadang sampai harus menunggu 1 minggu, itu pun tidak terealiasi juga. Orangnya  keluar lah, kemana, apa dan segala macam,” lanjutnya.

“Hal-hal yang begitu, itu kan yang seharusnya tidak terjadi. Karena saat ini, kita mau dipermudah dan dipercepat,” sambungnya.

Pemkab Berau melalui DPM-PTSP Berau, tambah Mahmud, juga harus melakukan sosialisasi ke masyarakat, khususnya rekanan lokal terkait PTSP tersebut di Kabupaten Berau. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui secara pasti bagaimana penerapan PTSP itu, dan telah sejauh mana diterapkan di Kabupaten Berau.

Jika pemerintah daerah tidak mampu membiayai pelaksanaan sosialisasi tersebut, DPM-PTSP bisa meminta bantuan dari rekanan lokal yang ada. Bahkan, dirinya juga siap membantu sosialisasi tersebut.

“Kenapa tidak? Konsisten kah kita ini dalam menerapkan aturan? Karena sampai saat ini kan, persoalan ini masih rumit. Kami mengapresiasi DPM-PTSP Berau, dengan konsekuensi, silahkan kita buka rapat. Kita buka forum terbuka untuk bagaimana mensosialisasikan PTSP ini. Betul-betul bisa diterapkan di Berau atau tidak,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia