Soal Keluhan Rekanan Lokal, Ini Penjelasan Datu Kesuma

 

TANJUNG REDEB – Adanya rekanan lokal yang mengeluhkan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal di Kabupaten Berau, masih dinilai wajar. Pasalnya, PTSP yang dimaksudkan untuk membantu penanam modal untuk memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, yang memang selama ini belum dapat dijalankan secara optimal oleh instansi yang berwenang di lingkup Pemkab Berau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM-PTSP) Berau, Datu Kesuma mengungkapkan, sesuai tulisan dan pernyataannya di beberapa media, termasuk beraunews.com sendiri, permasalahan utama yang dihadapi DPM-PTSP Berau dalam menerapkan PTSP bidang penanaman modal  yakni, dikarenakan masih banyaknya pintu-pintu yang juga mengurusi bidang penanaman modal, khususnya urusan perizinan.

Seperti yang dialami Ketua Forum Lintas Kontraktor dan Supplier Kabupaten Berau, Mahmud Suyuti sendiri. Untuk layanan pembuatan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan (TDUP) saja, Mahmud tentu harus rela memasuki satu kantor ke kantor lain untuk mengurus surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, yakni Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Bahkan, dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau juga.

Kalau pemerintah daerah sudah berkomitmen layanan harus cepat, tentu semua pihak seharusnya memiliki persepsi yang sama. Tidak ada lagi proses layanan perizinan terlambat hanya gara-gara format dan cara mengisi formulir antara instansi yang satu dan instansi yang lain, saling klaim yang paling benar.

“Sesuai tulisan saya dan wawancara di beberapa media pada tempo hari, itu dikarenakan masih banyak pintu dalam layanan terpadu. Hal ini tentu bisa menjawab keluhan dari Pak Mahmud,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Senin (13/03/2017) siang.

Salah satu tujuan dibentuknya DPM-PTSP Berau, diakui Datu (sapaan akrabnya –red), memang untuk memberikan layanan yang cepat, transparan dan pasti, khususnya dalam proses pemberian perizinan. Kebijakan pelayanan satu pintu ini pada dasarnya mengubah pola pelayanan. Kalau sebelumnya mengurus administrasi perizinan masyarakat harus mendatangi berbagai instansi untuk memperoleh rekomendasi, mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke instansi terkait, sehingga memakan waktu dan biaya.

Melalui DPM-PTSP Berau, lanjutnya, layanan ini dilakukan sebaliknya. Warga yang berkepentingan dalam mengurus perizinan cukup menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas yang bernama “Front Office”, sesuai jenis perizinan yang diminta.  Berkas yang lengkap, langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis. Sesuai SOP, dokumen perizinan bisa diambil dalam waktu tertentu dan biaya yang jelas.

“Dengan usia yang belum genap 3 bulan sebagai Kepala DPM-PTSP, baru tahap berbenah untuk memberikan layanan yang cepat, transparan dan pasti,” lanjutnya.

Namun, tambah Datu, kecepatan dalam memberikan layanan juga tetap tidak mesti meninggalkan kecermatan dan kehati-hatian. Ibarat sopir yang memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi, tapi tetap memperhatikan rambu-rambu. Tetapi, petunjuknya harus dibuat simpel dan jelas, supaya mudah dipahami dan tidak menimbulkan multi tafsir yang bisa membahayakan si pengemudi karena sering kena tilang.

Sementara, untuk memangkas rantai birokrasi perizinan, sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak zaman orde baru, sudah ada semangat untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan seperti kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Hanya saja,  memang persoalan mendasarnya ada pada tahap implementasi.

Dalam operasionalnya, sulit sekali memutus mata rantainya. Semua instansi dan sektor yang terkait masih merasa memiliki kewenangan untuk “berperan“ dalam proses pelayanan perizinan sesuai tupoksinya. Semangat untuk memberikan kemudahan dan kecepatan masih tergantung dari peran instansi yang lain. Dalam pemberian pelayanan perizinan saat ini, ternyata masih banyak pintu yang perlu didatangi. Keluarnya memang sudah satu pintu, tapi masuknya  masih melalui beberapa pintu.

“Saya ada wacana mengundang semua pelaku usaha, tapi setelah Perbup (Peraturan Bupati) tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan sudah diserahkan semua ke perizinan (DPM-PTSP Berau –red). Kalau sekarang sosialisasi, sementara kewenangan masih setengah-setengah, ya percuma juga,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia