Ini Sanksi yang Akan Diterima Si Pedagang Hiu

 

TANJUNG REDEB – Guna mengantisipasi maraknya perdagangan penyu, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait hal tersebut. Perda perdagangan hiu, sejauh ini baru diberlakukan di Raja Ampat.

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mengatakan sementara ini pihaknya bersama beberapa pihak terkait sudah melakukan langkah awal dengan menggelar rapat dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Ia juga menegaskan siapa yang menyimpang dari kesepakatan ini, maka akan ada tindakan yang diambil.

"Sementara ini kami sudah ada kesepakatan. Kesepakatan itu diambil saat rapat resmi dihadiri segala pihak, dan di akhir rapat saya sudah ngomong, siapa saja yang menyimpang maka akan ada tindakan," ungkapnya saat menggelar pers rilis di kediamannya.

Dikatakannya, terkait sanksi sendiri pihaknya masih akan membaca lebih jauh kembali susunan Perda tersebut. Diketahui, sanksi bagi pelanggar Perda dikenakan sanksi 6 bulan kurungan penjara dan denda Rp50 Juta.

"Itu menggunakan "dan" berarti keduanya dikenakan, baik kurungan maupun dendanya," jelasnya.

Selain itu, untuk mengantisipasi perdagangan hiu ini kembali terjadi. Agus menjelaskan jika pihaknya tidak langsung pada intinya atau si pelaku penangkap hiu-hiu tersebut. Namun lebih kepada si pembelinya dan sehingga ruang gerak perdagangan hiu ini semakin sempit.

"Kalau mereka tidak membeli, nelayan pasti akan berpikir untuk apa mereka mencari dan menangkap hiu. Untuk masalah ini kita juga meminta dukungan dari badan karantina dan lainnya," tambahnya.

Dengan cara ini, Agus menyakini akan berhasil meminimalkan hingga memutus mata rantai perdagangan hiu. Yang jelas hal ini didukung oleh pihak-pihak terkait juga.

"Contohnya masalah bom ikan dan telur penyu berhasil, kita yakin dengan cara ini juga bisa berhasil untuk menghentikan perdagangan hiu ini," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: R. Amelia