Soal Izin Usaha di Lokasi Wisata Bahari, Ini Penjelasan DPM-PTSP Berau

 

TANJUNG REDEB – Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah, khususnya dari sektor wisata bahari, Pemkab Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau masih menemui beberapa kendala. Utamanya, terkait masalah perizinan setiap badan usaha yang ada di lokasi wisata bahari tersebut.

Diketahui, banyak penginapan, restoran, tempat hiburan dan sebagainya, yang masih belum memiliki izin usaha, bahkan mengurus perizinan akan jenis usahanya. Kondisi ini, tentu mempersulit Bapenda Berau selaku organisasi perangkat daerah yang mengurusi urusan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Menanggapi keluhan itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Berau, Datu Kesuma menyampaikan keluhan yang serupa. Banyaknya badan usaha yang tidak memiliki izin usaha, karena mereka juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atas bangunan yang dijadikan sebagai tempat usahanya.

Tak perlu jauh-jauh berkaca akan kondisi itu di lokasi wisata bahari, dicontohkan Datu (sapaan akrabnya –red), di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb saja, yang merupakan ibukota Kabupaten Berau, masih banyak ditemukan bangunan-bangunan yang dijadikan tempat usaha dan tidak memiliki IMB.

“Karena, kemarin mau diberikan, mau kita terbitkan IMB, itu mereka tidak memenuhi syarat. Melanggar aturan, itu yang pertama. Oleh karena itu, kalau berdasarkan ketentuan, kalau IMB-nya tidak bisa kita berikan, otomatis SITU-nya juga itu akan terganggu,” ujarnya saat dihubungi beraunews.com, Minggu (5/3/2017) siang.

Jika surat izin tempat usaha (SITU) tidak diberikan, dibenarkan Datu, Bapenda Berau juga menjadi tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tersebut.

Untuk itu, salah satu terobosan yang diberikan DPM-PTSP Berau dalam rangka turut mendukung upaya mendongkrak PAD melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah dari sektor perizinan itu, lanjut Datu, ialah dengan berencana mengeluarkan kebijakan pemutihan IMB.

“Kita berikan pemutihan kepada orang yang sudah memiliki bangunan tapi belum ada IMB-nya. Termasuk, orang yang sudah terlanjut membangun, kemudian rumah-rumah yang ada di dalam gang. Kalau dalam gang itu, rumah ada yang bertingkat, ada yang bagus-bagus, tapi tidak ada IMB-nya juga,” lanjutnya.

Dikatakannya, alasan kebijakan pemutihan IMB diberikan, sebab sekarang ini sudah banyak masyarakat yang terlanjur membangun dan tidak memiliki IMB. Tetapi, pemerintah daerah juga tidak diberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat tersebut, sementara kegiatan usaha mereka tetap berjalan.

“Apakah kondisi yang begini tetap kita biarkan, itu kan tentu tidak. Mungkin ada upaya lain, salah satu yang kami tempuh itu. Pertama, adanya pemutihan IMB ini,” katanya.

Pemutihan IMB itu, tambah Datu, juga nanti akan dipilah-pilah. Artinya, dengan adanya pemutihan IMB itu, bukan berarti diputihkan dari segi biaya. DPM-PTSP Berau akan tetap menghitung biaya penerbitan IMB sesuai aturan yang ada, tapi dimungkinkan untuk diberikan semacam toleransi.

Misalnya, untuk bangunan yang dibangun di 2010 kebawah, mungkin hanya dipungut biaya sebesar 25 persen untuk penerbitan IMB-nya. Begitu juga untuk bangunan yang dibangun di 2010 keatas, akan dikenakan biaya sebesar 50 persen dari total biaya penerbitan IMB pada umunnya. Sementara, untuk bangunan yang dibangun di tahun ini, kebijakan itu tidak berlaku.

“Termasuk juga, bagaimana memanfaatkan potensi pembangunan rumah sarang burung, yang sekarang ini lagi banyak (dibangun) di kota-kota maupun di kecamatan. Itu juga termasuk yang mau kita atur karena itu salah satu potensi penerimaan pendapatan daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, jelas Datu, selain adanya toleransi dari segi biaya, DPM-PTSP Berau juga akan memberikan semacam tanda untuk bangunan-bangunan yang melanggar garis sempadan bangunan (GSB). Selanjutnya, pihaknya tetap akan menerbitkan IMB bangunan tersebut, namun dihitung berdasarkan volume bangunan yang memenuhi persyaratan.

Sementara, untuk bangunan yang tidak melangar GSB, pihaknya langsung akan menerbitkan IMB-nya. Namun, tetap juga dihitung berdasarkan volume bangunan yang juga memenuhi persyaratan. Mengingat, terkadang tanpa sepengetahuan DPM-PTSP Berau, banyak masyarakat yang juga menambah volume bangunan yang ada sebelumnya.

“Yang dikasih tanda merah atau diarsir itu, itu tidak boleh lagi ditambah, pokoknya tidak boleh diapa-apa lagi. Atau kalau nanti mungkin ada kebijakan pelebaran jalan, untuk pembongkatan, itu tidak ada ganti rugi. Seperti itu antara lain, jadi banyak lah yang perlu kita benahi terkait dengan masalah izin usaha ini,” jelasnya.

Karena itu, disadari mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau ini, DPM-PTSP Berau memang harus berkoordinasi dan bersinergi juga dengan Bapenda Berau, khususnya kepada sesama kepala OPD di lingkup Pemkab Berau. Mengingat, upaya peningkatan PAD itu hanya dapat diterapkan terhadap badan usaha, yang juga telah memiliki izin usaha.

“Dengan pemutihan IMB-lah, kita anggap itu bisa merupakan suatu (upaya) untuk mendongkrak PAD. Selain, pertama, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya mereka dalam setiap membangun itu kan, ya harus ada izinnya. Kedua, dalam segi untuk penataan ruang juga lah supaya lebih rapi,” bebernya.

Apakah pemutihan IMB itu bisa diyakini menjadi sebuah solusi terbaik untuk menentaskan permasalahan perizinan yang ada di Kabupaten Berau selama ini? Ditanya begitu, Datu menegaskan, itu hanya sebagian besar dari inovasi perubahan yang akan dikeluarkan DPM-PTSP Berau selama kepemimpinannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, penerimaan PAD dari sektor IMB hanya berkisaran di angka 1 persen. Jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya, itu tentu dianggap masih sangat rendah.

“Karena permasalahan tadi itu, banyak orang membangun, itu tidak bisa kita berikan IMB. Karena mereka melanggar, katakan lah melanggar garis sempadan (bangunan) dan sebagainya. Tapi, tidak juga diberikan sanksi. Oleh karena itu, mungkin itu solusinya. Bangun-bangunan yang sudah dibangun, itu nanti kita atur,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia