Organisasi Masyarakat Harus Terdaftar di Kesbangpol

 

TANJUNG REDEB – Banyak organisasi kemasyarakatan yang ditolak saat meminta bantuan dana ke Pemerintah Daerah (Pemda). Penolakan ini ternyata didasari karena suatu alasan, yaitu organisasi tersebut tidak terdaftar secara resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Berau.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Badan Kesbangpol Berau, Apridoh Piarso, Senin (06/03/2017) mengatakan, setiap organisasi kemasyarakatan maupun partai politik harus terdaftar secara resmi.

"Seharusnya organisasi kemasyarakatan itu dalam aturan harus terdaftar secara resmi. Persyaratan untuk mendaftarkan organisasi tersebut antara lain harus memiliki badan hukum, seperti dalam Perbup Nomor 44/2014 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sehingga jelas kepengurusannya, sekretariatnya, dan alamatnya," ucapnya.

Namun hingga tahun 2017 ini, organisasi masyarakat yang sudah resmi terdaftar di Kesbangpol hanya 46 organisasi, dan yang pasti masih banyak organisasi kemasyarakatan maupun LSM yang belum terdaftar.

"Organisasi masyarakat yang sudah terdaftar secara resmi dengan berbagai bentuk, misalnya paguyuban maupun lembaga, " tambahnya.

"Bukan karena mereka tidak mau mendaftar, namun, menurut pengamatan saya ,mereka belum terlalu paham bahwa organisasi itu harus resmi terdaftar di Kesbangpol, " tegasnya.

Oleh karena itu, Bidang Organisasi dan Politik Badan Kesbangpol dapat mengadakan pendaftaran untuk organisasi-organisasi yang masih belum terdaftar tersebut, agar mereka lebih mudah diberi arahan dan sosialisasi. Pemkab pun tidak akan memberikan bantuan dana jika organisasi tersebut belum terdaftar secara resmi di Kesbangpol.

"Sebenarnya Pemkab mempunyai dana hibah untuk setiap organisasi dan partai politik, namun kalau organisasi tersebut tidak terdaftar secara resmi di Kesbangpol, Pemkab tidak akan memberikan dana tersebut," tutupnya.(bnc)

Wartawan: Rika WS/Editor: R. Amelia