DPM-PTSP Berau Diberi Waktu 6 Bulan, Ini Perkembangannya

 

TANJUNG REDEB – Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Wakil Bupati (Wabup) Berau, Agus Tantomo memberikan kepercayaan hal itu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Berau, Datu Kesuma, yang baru dilantik Desember 2016 lalu menggantikan Yudi Artangali.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau ini mengungkapkan, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang paling banyak mengurusi pelayanan publik, khususnya urusan perizinan, dirinya memang diberikan tenggang waktu selama 6 bulan sejak dilantik untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan pada instansi yang dipimpinnya.

Instruksi tersebut disampaikan langsung Wabup Agus Tantomo ketika memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan (sertijab) di kantor DPM-PTSP beberapa bulan lalu. Dimana, Wabup mewanti-wanti supaya pelayanan publik di Berau yang melalui DPM-PTSP Berau, segera dibenahi.

“Pertimbangannya adalah temuan Ombudsman. Memang pada saat beliau (Wabup Agus Tantomo–red) memberikan sambutan dan arahan di sini, itu. Dia juga membawa katakanlah lampiran atau dokumen yang hasil penilaian dari Ombudsman,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (03/02/2017) pagi.

Dari hasil penilaian Ombudsman RI, lanjut Datu (sapaan akrabnya–red), kurang lebih ada 13 sampai 15 kategori penilaian yang perlu dibenahi. Namun, dari seluruh rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman itu, pihaknya saat ini telah mampu membenahi hampir seluruh kategori yang memang harus dibenahi.

Hanya saja, ada beberapa perbaikan-perbaikan yang sifatnya juga diluar kemampuan DPM-PTSP Berau. Diantaranya, terkait perbaikan infrastruktur bangunan DPM-PTSP Berau, yang masih menggunakan bangunan lama yakni bekas kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau.

“Memang rencananya, kantor ini kan mau dibangun menggunakan tahun anggaran 2017. Tapi, karena terkendala dengan permasalahan anggaran, jadi agak tertunda,” lanjutnya.

Dikatakannya, dengan kondisi bangunan kantor yang ada saat ini, pihaknya tetap berupaya bekerja secara bertahap untuk bagaimana caranya membenahi dulu sistem pelayanan publik yang ada. Misalnya, dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mereka yang berkebutuhan khusus, yang turut melakukan urusan perizinan. Kemudian, informasi-informasi pelayanan publik, baik berupa papan reklame, baliho, spanduk maupun kertas selembaran juga telah disiapkan DPM-PTSP Berau.

“Diluar itu, makanya saya katakan tadi, ada beberapa pembenahan yang artinya harus melalui langsung kebijakan Pak Bupati. Contohnya tadi, membenahi struktur kantor itu,” katanya.

Berkaca pada DPM-PTSP di beberapa daerah luar Berau, termasuk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tambah Datu, salah satu faktor yang memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Pembenahan telah dimulai sejak memasuki kantor DPM-PTSP. Bahkan, hingga ruang pelayanan dan informasi yang telah terpisah-pisah berdasarkan jenis perizinan yang diurus masyarakat.

“Kalau kita di sini, ya dengan kondisi kantor yang ada ini. Kami kalau rapat saja di sini, agak sempit dan sulit. Apalagi kalau sudah misalnya rapat-rapat tim teknis, itu kita juga sempit. Tapi, itu tetap kami jalani saja, sesuai dengan kondisi yang ada,” tambahnya.

Terkait masalah yang sifatnya mendasar dan cukup berpengaruh besar, jelas Datu, ialah masih sedikitnya jumlah pelayanan perizinan yang ditangani oleh DPM-PTSP Berau. Jika dibandingkan dengan DPM-PTSP kabupaten/kota lainnya di Kaltim, DPM-PTSP Berau merupakan OPD yang paling sedikit mengelola pelayanan perizinan.

“Kita itu hanya sekitar 12 izin, yang 1 sudah ditarik oleh provinsi yakni izin sarang burung. Jadi, tinggal 11 dan hanya 3, SITU, IMB dan pajak reklame yang ditarik pajak sama retribusinya. Yang 8, itu tidak ada dipungut. Seperti SIUP, TDP, dan sebagainya, tidak dikenakan pajak dan retribusi,” jelasnya.

Karena itu, tegas Datu, jika PTSP telah menjadi komitmen, tentu harus dilakukan sebagaimana mestinya. Yakni, tidak ada lagi pintu-pintu urusan perizinan di SKPD lain, selain DPM-PTSP Berau. Kalaupun tidak bisa, minimal jumlahnya dikurangi dan harus dibenahi secara bertahap.

Sebab, seandainya masih banyak urusan perizinan yang berada di SKPD lainnya, tentu PTSP tidak akan berjalan dengan baik. Seperti, izin lokasi yang seharusnya memang ada di DPM-PTSP Berau, karena menjadi satu paket investasi dengan izin usaha.

Namun, pihaknya juga tidak serta-merta ingin urusan perizinan itu dilakukan hanya di DPM-PTSP Berau saja. Mengingat, adanya keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Paling tidak dari segi waktu, itu termasuk soal biaya yang tidak pasti. Tapi, memang itu sudah komitmen Pak Bupati juga, ya mungkin secara bertahap. Paling tidak untuk dibenahi, dalam arti ada beberapa katakanlah izin-izin yang mungkin selama ini tersebar di beberapa SKPD, mungkin secara bertahap itu ditarik,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia