Soal Plastik Berbayar, Ini Tanggapan Disperindagkop Berau

 

TANJUNG REDEB – Adanya kebijakan plastik berbayar yang segera rampung dan bakal diberlakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, dinilai belum tepat diterapkan di beberapa kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Berau. Hal ini disampaikan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Tamin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (02/03/2017) siang.

Ia mengatakan, beberapa kota besar di Indonesia, diantaranya Balikpapan dan Samarinda memang telah melaksanakan uji coba aturan plastik berbayar tersebut pada sejumlah pusat perbelanjaan, seperti mall, swalayan dan sebagainya. Bahkan, di Balikpapan, sampah plastik juga berhasil diubah menjadi energi baru terbarukan sehingga kembali memiliki nilai ekonomis.

“Karena apa? Di kota-kota besar itu, sampah plastik menjadi persoalan. Tapi, kalau di daerah, barang kali masih belum terlalu bisa diterapkan. Kalau kita mau melihat dari segi kebijakan,” kata mantan Kabid Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Disperindagkop Berau ini.

Menurut Kepala DLHK Berau, Zulkifli, hampir 80 persen limbah yang masuk ke perairan laut dan sungai sebanyak 14 persen didominasi sampah plastik. Bagi Kabupaten Berau ke depannya, kebijakan plastik berbayar itu tentu akan diterapkan guna mendukung potensi wisata bahari yang ada? Ditanya begitu, Tamin menjelaskan, pihaknya juga berharap kebijakan tersebut dapat diberlakukan di Kabupaten Berau, terutama di tempat-tempat wisata sehingga bisa terhindar dari pencemaran lingkungan.

Hanya saja, lanjut Tamin, persoalan plastik pengganti tentu juga harus dipikirkan pemerintah daerah. Terlebih, plastik pengganti untuk masyarakat yang ada di perkampungan. Sementara, di kota-kota besar alternatif pengganti plastik itu masih banyak dan tidak sulit ditemukan.

“Kalau kita di kabupaten/kota, apa yang jadi alternatifnya? Itu yang kita harus pikirkan dulu. Sehingga, masyarakat yang masih menggunakan plastik untuk berbelanja atau membawa barang kemana-mana, ada penggantinya. Itu yang belum ada solusinya, ya mudah-mudahan kita ke depannya ada solusi. Mungkin bisa kita tindaklanjuti, tapi mungkin masih butuh waktu,” lanjutnya.

BACA JUGA : Aturan Plastik Berbayar Segera Rampung, Ini Tanggapan DLHK Berau

DLHK Berau merencanakan akan menetapkan skema plastik berbayar yakni Rp500 per bungkusnya, bagaimana jika kebijakan itu dibebankan kepada masyarakat selaku konsumen? Disinggung hal itu, Tamin menilai secara pribadi, kebijakan itu tentu akan membebani masyarakat Berau ketika berbelanja. Sebab, masyarakat yang banyak menggunakan plastik, kebanyakan berasal dari masyarakat berpendapatan rendah.

“Kecuali, yang diberi beban itu penjualnya, supaya masyarakat jangan dibebankan. Tapi, siapa pengusaha yang mau rugi, itu sudah konsekuensinya. Jadi, mereka itu mengejar profit sehingga ketika kita berbelanja, otomatis sudah dicantumkan itu,” bebernya.

Bahkan, tambah Tamin, berbicara pengalaman dari teman-temannya yang ada di Samarinda, kebijakan itu juga kerap dijadikan ajang pembodohan kepada masyarakat selaku konsumen, ketika berbelanja di pusat perbelanjaan. Yakni, biaya plastik berbayar itu, dimasukan dalam tagihan pembayaran hingga berkali-kali.

“Itukan termasuk sebuah pembodohan kepada masyarakat, saya tidak mau seperti itu. Tapi, tentu kita akan carikan solusi yang bijak kalau memang itu sebuah keharusan, yang mau tidak mau dilaksanakan. Dan, untuk di kampung-kampung, itu masih berat dan sulit karena kreativitas warga untuk membuat sebuah pengganti plastik, itu juga sulit,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia