Aturan Plastik Berbayar Segera Rampung, Ini Tanggapan DLHK Berau

 

TANJUNG REDEB – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menargetkan kepastian soal plastik berbayar bakal rampung pada pekan ketiga Februari 2017.

“Kebijakan ini masih digodok terus, mudah-mudahan sebelum minggu ketiga bisa selesai,” tutur Siti saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (06/02/2017) lalu, sebagaimana dikutip beraunews.com pada laman CNN Indonesia, Rabu (01/03/2017).

Siti mengungkapkan, sejauh ini instansinya masih menggodok kebijakan tersebut dengan mengumpulkan seluruh pihak terkait. Mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Melalui proses tersebut, pihaknya mendapatkan berbagai alternatif kebijakan. Secara umum, semua pihak dinilainya mendukung upaya untuk mengurangi pencemaran plastik di muka bumi tersebut.

Namun dalam menentukan kebijakan yang tepat dan bisa mengakomodir semua kepentingan tidak mudah. Jika tetap menjalankan skema plastik berbayar sebesar Rp200 per bungkus, masyarakat menuntut adanya pertangungjawaban penggunaan dana yang dikumpulkan.

Menanggapi kebijakan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Zulkifli mengungkapkan, beberapa kabupaten/kota di Indonesia, khususnya Provinsi Kaltim, memang telah ada yang melaksanakan uji coba akan kebijakan tersebut. Yakni, Kota Balikpapan dan Samarinda.

Diharapkan, kebijakan ini betul-betul bisa menekan angka penggunaan plastik oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dihimbau juga untuk mencari alternatif pengganti plastik tersebut, sebab persoalan ini telah menjadi kebijakan Menteri LHK.

“Daerah ini memang harus siap sebenarnya untuk (melaksanakan) karena itu aturan nasional. Kemarin juga sudah disosialisasikan supaya bukan di darat saja, malah di laut juga,” ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (01/03/2017) pagi.

Dikatakannya, hampir 80 persen limbah yang masuk ke perairan, yakni ke laut atau sungai, sebanyak 14 persen didominasi limbah plastik. Maka, pemerintah daerah dihimbau untuk dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan tersebut.

Secara nasional, pemerintah pusat telah menetapkan skema plastik berbayar sebesar Rp200 per bungkus. Di Kaltim sendiri, Kota Balikpapan menetapkan skema plastik berbayar hingga Rp1.500 per bungkusnya. Berapa skema plastik berbayar yang ditetapkan Kabupaten Berau jika kebijakan itu dijalankan? Ditanya begitu, Zulkifli menjelaskan, pihaknya paling tidak akan merapatkan terlebih dulu dengan instansi terkait.

“Di Berau ini, (apakah) memang sudah harus dan layak kita terapkan itu atau tidak? Paling tidak harus ada Perbup (Peraturan Bupati –red)-nya supaya memang bisa mengatasi pencemaran yang ada,” jelasnya.

Pasalnya, lanjut Zulkifli, selain termasuk limbah yang berbahaya, plastik juga sangat sukar terurai. Bahkan, dibutuhkan waktu antara 400 hingga 500 tahun, baru bisa terurai plastik ini sehingga menjadi dampak buruk juga bagi lingkungan. Terlebih, untuk tempat wisata bahari, seperti yanga ada di Kabupaten Berau.

“Paling tidak khususnya destinasi wisata, betul-betul bisa menjaga limbahnya itu. Karena, beberapa sampel yang sudah diteliti dari ikan-ikan yang mati, ketika dibelah malah plastik yang ada dalam perutnya,” lanjutnya.

Untuk itu, tambah Zulkifli, peran-serta pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut memang sangat diharapkan pemerintah pusat. Bagaimana caranya peran-serta pemerintah daerah sangat diharapkan dalam upaya membenahi masalah sampah plastik ini.

Bagi Kabupaten Berau, besaran skema plastik berbayar itu akan dibahas terlebih dulu dengan melibatkan lintas sektor. Baik, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat.

“Kita cobalah ambil jalan tengahnya, tetapi kita akan rapatkan dan koordinasikan dulu dengan beliau Pak Bupati (Muharram –red),” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia