Soal PAD Wisata Bahari, Ini Penjelasan Bapenda Berau

 

TANJUNG REDEB – Pemerintah pusat berharap kontribusi wisata bahari terhadap devisa yang diperoleh sektor pariwisata secara keseluruhan dapat berkontribusi hingga 4 miliar dolar AS pada tahun 2019 mendatang.

Bagi Kabupaten Berau, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Mappasikra Mappaseleng mengakui, jika penerimaan pajak dari bidang wisata bahari, baik dari objek wisatanya sendiri hingga penginapan dan sebagainya, selama ini belum maksimal digarap oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya penginapan, restoran dan lainnya yang belum memiliki perizinan. Sehingga, tidak dapat berkontribusi lebih dalam meningkatkan PAD Kabupaten Berau.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Berau, Maulidiyah menegaskan, pada dasarnya, Bapenda Berau telah berkomitmen supaya bagaimana caranya pendapatan daerah, khususnya di bidang PAD, dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Termasuk, dari segi pajak untuk hotel dan restoran yang berada di lokasi wisata bahari.

Dan, senada dengan yang disampaikan Kepala Disbudpar Berau, Maulidiyah mengakui, jika permasalahan yang dihadapi Bapenda Berau saat ini, yakni terkait perizinan yang dimiliki setiap badan usaha yang ada di lokasi wisata bahari tersebut. Dimana, masih banyak penginapan, restoran dan lainnya yang belum mengurus perizinan akan jenis usahanya.

“Disaat kami ingin meningkatkan, baik dari sisi pelayanan, sistem aplikasi serta dengan kemudahan-kemudahan yang kami berikan kepada mereka (wajib pajak–red), tentunya kami ini perlu didukung oleh SKPD-SKPD yang lain. Yang teknis, salah satunya yang terkait dengan perizinan,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Selasa (28/02/2017) siang.

BACA JUGA : Wisata Bahari Diharapkan Berkontribusi U$4 Miliar, Ini Tanggapan Disbudpar Berau

Dikatakannya, masalah perizinan memang bukan merupakan kewenangan (domain) Bapenda untuk mengurusinya. Pihaknya hanya menarik dan fokus kepada wajib pajak yang sudah memiliki izin. Hal itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 01/2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Berau.

“Terkait yang belum memiliki izin ini, kami mohon kepada SKPD teknis. Ya tolonglah! Bagaimana caranya sistem yang ada di SKPD, apakah jemput bola atau seperti apa? Itu yang kami inginkan,” katanya.

Bapenda Berau, jelas Maulidiyah, mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap 11 jenis Pajak Daerah. Antara lain, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Target pajak di tahun 2017, dari hotel Rp2,5 miliar. Kemudian, dari restoran sebesar Rp13,5 miliar dan hiburan Rp200 juta. Jadi, total penerimaan pajak yang kita targetkan di 2017 yakni Rp17,2 miliar,” bebernya.

Ditambahkan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie, untuk sektor wisata bahari, pihaknya baru menarik 3 jenis pajak daerah yakni pajak hotel, restoran dan hiburan. Padahal, pajak air tanah juga memiliki potensi untuk ditarik guna meningkatkan PAD.

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Dimana, yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

“Ketika dia ada objek dan subjek, sebetulnya kita bisa melakukan pemungutan. Maksudnya itu, objeknya, ada orang yang datang. Sedangkan, subjeknya ialah wajib pajak seperti hotel tadi,” tambahnya.

Selanjutnya, lanjut Djupiansyah, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman yang dipungut bayaran, mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.

“Beban pajak ini kan bukan di pemilik, tapi orang yang datang. Orang yang memanfaatkan fasilitas di hotel itu, misalnya dia sewa alat selam, speedboat, dan lainnya. Jadi, ketika dia datang, terus dia menggunakan semua fasilitas di situ dan dimasukan dalam bill (tagihan–red) hotelnya, itu 10 persen kenanya. Misalnya, di Maratua Paradise, itu sampai Rp800 juta karena dia hitung (biaya semua fasilitas),” lanjutnya.

Sementara, pajak hiburan, dijelaskan Djupiansyah, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima penyelenggara hiburan termasuk service charge yang dibebankan kepada konsumen, dan potongan harga atau tiket cuma-cuma yang diberikan kepada konsumen.

“Jadi, pajak hotel dan lainnya itu, dikenakan atas fasilitas yang dipakai oleh konsumen. Jadi kalau dia menggunakan fasilitas di situ, menggunakan fasilitas hotel, ya sudah masuk semua. Kalau dia makan di situ, dihitung. Kalau dia menggunakan speedboat, dihitung. Kalau dia menyelam, dihitung. Kalau dia habiskan uang, misalnya satu malam itu Rp1 juta, berarti 10 persennya Rp100 ribu (pajak),” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia