Wujudkan Transparansi, Pemerintah Kampung Harus Gunakan Media Publikasi

 

TANJUNG REDEB – Dalam rangka melaksanakan transparansi dan keterbukaan pemerintahan kampung terhadap masyarakat, Kementerian Desa mengeluarkan surat edaran Nomor S.094/M-DPDTT/02/2017 tentang pengelolaan dana desa.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan kepala kampung sebagai bentuk transparansi. Diantaranya mempublikasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan kampung melalui media-media, seperti papan pengumuman kegiatan, baliho, maupun spanduk yang ditebarkan di lokasi strategis kampung.

Menanggapi hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, Sudirman, saat ditemui beraunews.com, Selasa (28/02/2017) mengatakan, dengan adanya media informasi terhadap kegiatan pemerintah kampung tersebut, dapat menjadi alat kendali dan kontrol pemerintah kampung terutama dalam masalah keuangan dan pembangunan kampung.

"Apapun kegiatan kampung yang sifatnya menyangkut kebutuhan masyarakat luas maka harus dipublikasi melalui papan informasi maupun media lainnya tersebut. Itu salah satu cara supaya masyarakat mengetahui apa yang sedang dan telah diperbuat pemerintah kampung," ujarnya.

Dengan adanya informasi demikian, juga menghindarkan pemerintah kampung dari resiko maupun tuduhan negatif terhadap pembangunan kampung.

"Misalkan pembangunan gedung A, harus diinformasikan sejak kapan dibangun dengan anggaran berapa dan dari mana, semua harus jelas. Seperti papan yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ketika menjalankan proyek. Jadi masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol kegiatan kampung tersebut," katanya.

Selain menggunakan media-media tersebut, ia juga mengatakan pemerintah kampung dapat menggunakan media online, cetak maupun televisi untuk mempublikasi kegiatan yang sedang dijalankan.

Selain itu, pemerintah kampung juga harus terlebih dahulu memperkirakan media publikasi apa yang sekiranya cocok digunakan kampung tersebut. Sebab menurutnya, setiap kampung akan berbeda kebutuhannya terkait publikasi media tersebut.

"Pemerintah kampung bisa menggunakan media-media massa lokal yang ada. Namun tetap ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misal, kegiatan semacam apa yang cocok dimuat ke media massa, dan media massa yang seperti apa yang lebih menjual, apakah lewat online, cetak atau televisi. Juga biaya yang harus dikeluarkan, semua harus dipertimbangkan," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia