Minimalisir Penyalahgunaan, Pencairan ADK Harus Melalui Rekomendasi Camat

 

TANJUNG REDEB – Sejak tahun 2015 lalu, proses pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) sudah masuk di bawah kendali Camat setempat.

Hal ini disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Sudirman, saat ditemui beraunews.com, Senin (27/02/2017).

Dikatakannya, hingga tahun 2017, proses pencairan ADK oleh kepala kampung memang harus melalui rekomendasi dari Camat setempat, yang kemudian telah dikoordinasikan dengan pihak ketiga, dalam hal ini Bankaltim.

"Jadi sesuai dengan Peraturan Bupati yang sudah berlaku sejak tahun 2015 lalu, untuk mencairkan dana ADK, kepala kampung harus meminta rekomendasi dulu dari Camat. Kemudian baru bisa dicairkan," ujarnya.

BACA JUGA : Bupati : ADK Jangan Dipakai Foya-Foya

Hal itu dilakukan untuk mengendalikan penggunaan dana ADK yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Selain itu, tujuan dilakukannya mekanisme pencairan ADK demikian ialah, untuk melindungi kepala kampung dari jeratan hukum terkait penyalahgunaan ADK.

"Dari kampung harus mengusulkan dulu apa-apa saja yang mesti dianggarkan. Kemudian dibuat laporan atau mengajukan apa saja anggarannya yang diperlukan. Setelah disetujui, kepala kampung meminta rekomendasi kepada Camat untuk pencairan dana," jelasnya.

Meski menambah panjang proses birokrasi, namun hal tersebut dikatakannya akan sangat berdampak positif bagi para kepala kampung, terutama untuk menghindari jeratan hukum ataupun pemeriksaan dari pihak berwenang terkait ADK tersebut.

BACA JUGA : Begini Cara Pemkab Selamatkan Kepala Kampung dari Jerat Hukum

"Memang secara birokrasi hal ini menjadi lebih rumit. Tapi ambil sisi positifnya, dimana kepala kampung bisa menggunakan ADK secara terkontrol. Sebab, di Kecamatan akan diperiksa betul anggaran apa saja yang diajukan," lanjutnya.

Dengan mekanisme tersebut, diharapkan tidak ada lagi kepala kampung yang menyalahgunakan ADK sehingga tidak ada kepala kampung yang berurusan dengan hukum, bahkan mendekam di penjara karena ADK.

"Ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kepala kampung sejak terbit Perbupnya, dan setelah Perbup terbit, maka proses pencairan ADK harus melalui tim verifikasi kecamatan," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia