Bupati : ADK Jangan Dipakai Foya-Foya

 

TANJUNG REDEB – Besarnya Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dikucurkan Pemkab di masing-masing kampung terus menjadi perhatian Bupati Berau, Muharram.

ADK dengan nilai Rp2-5 miliar yang diterima kampung, menurutnya sangat beresiko apabila kepala kampung tidak mengelola dengan baik dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahkan, ketidaktahuan serta kurangnya pemahaman kepala kampung terhadap ADK, juga bisa mengantarkan ke ranah pidana.

Namun ada satu pesan Muharram, yang selalu ia tekankan kepada para kepala kampung yang menerima ADK besar tersebut. Ia meminta agar dana yang diterima untuk pembangunan kampung baik fisik maupun SDMnya tersebut, tidak digunakan untuk berfoya-foya seperti di salah satu daerah yang tidak ia sebutkan dengan jelas.

“Jangan sampai ADK yang besar seperti tahun ini digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Seperti di salah satu daerah yang menggunakan ADK untuk berpesta pora. Begitu dananya cair di bank, langsung berpesta, minum-minum dan sebagainya,” ujarnya saat memberikan sambutan di acara peresmian fasilitas publik di Kampung Gurimbang, beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakannya, sebab meski belum tampak ke permukaan, namun kejadian tersebut mungkin saja terjadi pada kampung-kampung lain yang ada di Berau. Sehingga ia selalu mengingatkan hal tersebut untuk menyelamatkan kepala kampung dari jeratan hukum.

“Sebab ini uang besar. Meskipun awalnya niatnya baik-baik semua, tapi bisa jadi setelah uangnya cair, niatnya yang baik tadi malah berubah, malah melenceng dan lain-lain. Maka tugas saya sebagai Bupati untuk mengingatkan kepala kampung agar tidak melakukan hal-hal demikian,” ujarnya.

Jika terbukti menggunakan ADK untuk berfoya-foya, ia tidak akan segan-segan untuk menindak aparat kampung maupun kepala kampung bersangkutan.

“Karena tugas kepala kampung dan aparat kampung jelas bukan untuk hal-hal yang begitu, tugas kita adalah memikirkan bagaimana ADK besar dapat membangun kampung sebaik mungkin, sebab jangan lagi alasan ADK kecil maka kampungnya tidak bisa maju-maju,” jelasnya.

Untuk itu, ia juga meminta agar aparat kampung yang bertugas sebagai bendahara maupun akunting tidak boleh ada hubungan keluarga sama sekali. Sehingga untuk mencairkan dan menggunakan dana tersebut dapat terpantau oleh masing-masing orang tanpa adanya kerjasama untuk menyelewengkan dana tersebut.

“Maka antara si pencatat pengeluaran dengan si bendahara ini tidak boleh ada ikatan keluarga. Jadi bisa dikontrol dan tidak ada kerjasama untuk menggunakan dana sesuka hati,” tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia