Begini Cara Pemkab Selamatkan Kepala Kampung dari Jerat Hukum

 

TANJUNG REDEB – Untuk melindungi dan menyelamatkan seluruh kepala kampung dari jerat hukum akibat persoalan yang berkaitan dengan ADK, Pemkab Berau telah memiliki sistem sendiri.

Hal itu disampaikan Bupati Berau, Muharram, beberapa waktu lalu. Dikatakannya, Pemkab telah membuat mekanisme untuk pencairan dan pengambilan ADK yang langsung bekerja sama dengan pihak Bankaltim.

"Ini cara kami untuk melindungi seluruh kepala kampung agar tidak bermasalah dengan keuangan khususnya ADK, dan hal ini juga sudah didiskusikan dengan pihak bank terkait," ucapnya baru-baru ini.

Dalam mekanisme yang akan diberlakukan tersebut, kepala kampung tidak boleh mengambil uang dari dana ADK dalam bentuk cash. Kepala kampung juga hanya boleh mencairkan dana ADK sesuai dengan dana rutin yang dikeluarkan kampung setiap bulannya.

"Jangankan mengambil lebih dari anggaran rutin kampung tiap bulan, memindahkan dana tersebut ke rekening pribadi juga tidak boleh sama sekali," katanya.

Agar mekanisme pencairan dana ADK sesuai dengan yang direncanakan, saat ini pihak bank juga telah berkoordinasi dengan Pemkab serta akan membuatkan daftar dana rutin setiap desa. Sehingga pihak bank mengetahui berapa dana yang wajar untuk dikeluarkan setiap bulannya.

"Jadi kita sudah koordinasi dengan bank, jangan sampai keluarkan dana tidak sesuai dengan dana rutin yang terdaftar," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia