Wabup : Bapenda Berau Sudah Seperti Mal Pelayanan Publik

 

TANJUNG REDEB – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus mendorong instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk terus menerus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya dengan mendorong terbangunnya mal pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak direpotkan.

“Cukup datang ke satu tempat semua pelayanan bisa diperoleh,” ujar Menteri PAN-RB, Asman Abnur dalam seminar inovasi pelayanan publik di Ambon, Rabu (08/02/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi menpan.go.id, Kamis (09/02/2017) lalu.

Menanggapi dorongan itu, Wakil Bupati (Wabup) Berau, Agus Tantomo menilai, kebijakan yang didorong MenPAN-RB sangat bagus, sebab merupakan bagian dari inovasi pemerintah pusat maupun daerah guna memberikan pelayanan yang enak, nyaman dan baik kepada masyarakat. Yakni, berupa bangunan yang terintegrasi dalam satu tempat dan satu bangunan pemerintah.

“Tapi, ya kondisi kita di Berau, sekarangkan kita belum punya (Mal Pelayanan Publik –red). Kalau mau bangunkan, kita ada masalah defisit anggaran,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Jumat (24/02/2017) pagi.

Dikatakan mantan Direktur Badan Pengelola Stadion Utama Palaran dan Stadion Madya Sempaja ini, bukan bermaksud berusaha membantah kebijakan MenPAN-RB tersebut. Selain dari segi bangunan, yang sebenarnya terpenting saat ini untuk segera dilakukan pemerintah pusat maupun daerah adalah perbaikan birokrasi, khususnya sistem pelayanan publik.

“Orang kan pengin dilayani dengan cepat, murah, bebas biaya kalau perlu, itukan jauh lebih penting daripada tempatnya. Jadi kalau menurut saya sekarang, kalau kita di Berau itu, yang lebih penting ialah peningkatan pelayanannya. Kalau masalah bangunannya, ya nantilah kalau kita sudah melewati badai krisis anggaran,” katanya.

Jika Pemkab Berau telah berhasil melewati badai desifit anggaran yang membuatnya harus kehilangan anggaran hingga Rp900 miliar pada APBD tahun ini, apakah mal pelayanan publik itu akan direalisasikan? Ditanya begitu, ditegaskan Wabup, Pemkab Berau tentu merealisasikan pembangunan gedung pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat tersebut.

BACA JUGA : Pemerintah akan Wujudkan Mal Pelayanan Publik

Sebab, hal itu tentu menyangkut masalah kenyamanan masyarakat Berau ketika mengurus berkas kependudukan maupun perizinan dan sebagainya. Dicontohkannya, warga yang mengurus berkas kependudukan maupun perizinan dan sebagainya, akan masuk pada ruangan ber-AC (Air Conditioner). Kemudian, telah ada disiapkan fasilitas hiburan seperti televisi, bahkan air mineral dan sebagainya.

“Jadi, ketika orang menunggu, merasa nyaman, betah, tidak merasa lama. Itu maksudnya MenPAN itu. Tapi, itu semua kan butuh biaya, artinya ya ke depan mungkin kita akan ke situ. Kalau sementara ini, konsentasi kita adalah kualitas sumber daya manusianya, sistemnya apa,” tegasnya.

Sebenarnya, lanjut Wabup, Pemkab Berau telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal itu bisa dilihat ketika masyarakat melakukan pembayaran pajak dan sebagainya di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau. Yang mana, sekarang bukan lagi terlihat seperti kantor pemerintahan, namun terkesan masuk ke kantor perusahaan swasta.

“Dilayani dengan senyum, seperti masuk ke kantor swasta. Ya kan, kita sudah lakukan. Artinya, sebelum MenPAN minta pun, Berau sudah melakukan. Hanya memang belum semua sektor, itu saja,” lanjutnya.

Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Berau sebagai organisasi perangkat daerah yang paling banyak mengurusi pelayanan publik, khususnya masalah perizinan, apakah langkah yang diambil Pemkab Berau guna meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut dengan juga terkendala anggaran yang ada? Disinggung hal itu, Wabup menjelaskan, untuk saat ini, dirinya telah memerintahkan untuk dilakukan penyederhanaan segala urusan perizinan. Ia pun memberikan batas waktu hingga 6 bulan sejak dilantik kepada Kepala DPM-PTSP Berau yang baru, Datu Kesuma untuk melaksanakan instruksi tersebut.

“Sejauh ini, katanya dia tanggal berapa ini mau laporan dengan saya. Jadi, mereka lakukan terus sih, kan belum 6 bulan,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia