Lahan Bersertifikat VS Hak Ulayat

 

BATU PUTIH – Sepertinya persoalan puluhan lahan bersertifikat milik warga Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih, dengan masyarakat adat Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan harus segera diselesaikan. Sebab, jika tak segera diselesaikan dikhawatirkan akan menjadi bom waktu.

Sebenarnya, persoalan soal sertifikat tersebut sudah beberapa kali dilakukan pembahasan atau mediasi. Hanya, belum bisa diselesaikan lantaran tak ada titik temu antar kedua belah pihak. Persoalan yang sudah bertahun-tahun itu pun sepertinya masih menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat Kampung Kayu Indah, karena lahan mereka yang memiliki sertifikat resmi di mata hukum, tidak bisa digunakan.

Hal itu dikarenakan lahan tersebut telah diduduki salah seorang warga yang membelinya dari salah seorang warga adat Kampung Dumaring. Meskipun tahu lahan yang dibeli merupakan lahan bersertifikat, namun hal tersebut tetap dilakukan lantaran menganggap hak ulayat lebih kuat daripada sertifikat.

BACA JUGA : Pemerintah Kampung Kayu Indah Siap Lanjutkan Perkara

Saat dikonfirmasi, Camat Batu Putih Mansyur mengatakan, sebenarnya persoalan tersebut berdasarkan informasi dari kepala kampung, bahkan sudah sampai ke kabupaten. Data lahan yang dipersoalkan juga sudah jelas.

“Menurut saya itu hanya penegasan saja. Tapi kan kita juga perlu melihat aspirasi yang berkembang di tempat lain. Nah, ini akan kita koordinasikan lagi dengan Kabag Pemerintahan, bagaimana aturannya,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Senin (20/02/2017).

Ia menegaskan, terkait persoalan tersebut pihaknya akan tetap mengupayakan agar tidak berlarut-larut. Apalagi menurutnya, kasus tersebut juga melibatkan sejumlah instansi teknis.

“Harus selesai, tidak boleh tidak. Ini akan kita upayakan dilakukan secepatnya,” bebernya.

Sementara saat ditanya, secara hukum, kuat mana antara lahan bersertifikat dan lahan yang diklaim berdasarkan ulayat, seperti kasus yang terjadi di Kampung Kayu Indah? Ia mengatakan, warga yang mempunyai sertifikat lebih memiliki kekuatan hukum.

“Ya kuatan sertifikat lah. makanya perlu penegasan dan sosialisasi dari dinas atau instansi yang terkait. Kita tetap mengupayakan penyelesaiannya,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia