Salah Kaprah Penggunaan Dana RT

 

TANJUNG REDEB – Dalam janji politiknya pada Pilkada 2015 lalu, Bupati Berau Muharram dan Wakilnya Agus Tantomo memiliki program pembangunan dari pinggiran. Yakni, setiap kampung atau desa akan mendapatkan kucuran dana untuk pembangunan minimal Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar per tahun.

Alokasi dana yang cukup besar bukan hanya diterima oleh kampung atau desa, melainkan masing-masing RT pun akan menerima dana yang terbilang cukup besar mulai dari Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta setiap tahunnya.

Ternyata, alokasi dana yang juga ditujukan untuk masing-masing RT tersebut, disalah artikan oleh sebagian besar Ketua RT yang ada di beberapa kampung. Utamanya, yang ada di wilayah Pesisir Selatan Berau. Hal ini diungkapkan beberapa perwakilan aparatur Pemerintah Kampung pada workshop “Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2017 dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung dengan RPJMD Kabupaten Berau” yang digelar Kamis (16/02/2017) lalu.

BACA JUGA : Bupati : Kita Pelayan Rakyat

Menanggapi hal itu, Bupati Berau Muharram mengungkapkan, Ketua RT memang diperbolehkan melakukan perencanaan pembangunan atas penggunaan dana Rp50 juta sampai Rp100 juta per RT tersebut. Namun, perencanaan itu juga harus merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama dengan warga yang ada di masing-masing RT.

“Hasil perencanaannya itu, selanjutnya diserahkan kepada kepala kampung. Kepala kampunglah nanti yang akan mengeksekusi pelaksaan itu,” ungkapnya saat ditemui di Setkab Berau, Jumat (17/02/2017).

BACA JUGA : Dana Pembangunan Kampung dan RT Sudah Masuk RAPBD

Kenapa kepala kampung yang akan mengeksekusi pelaksanaan perencanaan itu? Dijelaskan Muharram, sebab RT bukanlah suatu SKPD, yang memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran. RT hanya merupakan perpanjangan tangan dari kepala kampung.

“Jadi, hasil perencanaan yang Rp50 juta itu diserahkan kepada kepala kampung. Kepala kampung yang nanti mendistribusikan anggarannya, jadi tidak ada sama sekali bahwa nanti RT yang eksekusi atau RT yang apa,” jelasnya.

Apakah peruntukan dana itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, berupa bangunan fisik? Ditanya begitu, dikatakan Muharram, tentu saja diperbolehkan. Terlebih, infrastruktur itu untuk kepentingan masyarakat umum yang bisa langsung langsung dinikmati oleh orang banyak. Sehingga, hal itu juga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Tapi, kalau misalnya fasilitas umum di RT itu sudah memadai dan mencukupi, boleh dalam hal yang lain. Misalnya, bikin kelompok usaha, selama itu tidak menimbulkan polemik dan kecemburuan buat yang lain,” katanya.

BACA JUGA : Bupati Minta Budaya Gotong Royong Dihidupkan Kembali

Apakah dana RT itu diperbolehkan untuk membangun infrastruktur bangunan yang dapat memberikan pemasukan pada RT, seperti rencana pembangunan gedung sarang burung walet? Seperti yang diutarakan beberapa perwakilan kampung dalam workshop tersebut? Disinggung hal itu, Muharram menyarankan, Ketua RT tidak melakukan hal tersebut.

Muharram menilai, rencana pembangunan gedung sarang burung itu memiliki resiko, yang akan muncul dikemudian hari. Untuk itu, dirinya kembali menegaskan, agar RT tidak merencanakan pembangunan infrastruktur semacam itu.

“Lebih kepada fasilitas umum karena kita ingin fasilitas umum di RT itu bagus. Misalnya, WC umum, drainase, maupun jalan umum. Mungkin pakai batako supaya gang-gangnya yang rapi, yang penting bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bisa langsung dinikmati masyarakat. Atau, jika ada lahan yang memungkinkan untuk bikin taman atau bikin apa, ya silahkan. Itu boleh, selama bukan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia