Berau Predikat “C” LHE AKIP 2016, DAK Terancam Ditunda

 

TANJUNG REDEB – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah regional II, Selasa (31/01/2017) di Kantor Gubernur Provinsi Jatim, Surabaya.

Daerah yang termasuk dalam penilaian di wilayah regional II meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur.

Berdasarkan data Kementerian PAN-RB, LHE AKIP tahun 2016 pemerintah kabupaten/kota wilayah regional II, diketahui sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83 persen dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat predikat di bawah “B”, 1 kabupaten berhasil meraih predikat “A” yaitu Kabupaten Banyuwangi, disamping itu terdapat 3 kabupaten/kota yang meraih predikat “BB” yaitu Kabupaten Badung, Kota Malang, dan Kabupaten Tulungagung.

Di wilayah tersebut pun terdapat 31 kabupaten/kota dengan predikat “B”, kemudian 61 kabupaten/kota dengan predikat “CC”, serta 50 kabupaten/kota dengan predikat “C”, dan satu kabupaten dengan predikat “D”. Khusus Kaltim, diketahui ada 4 kabupaten/kota memperoleh predikat “B”, yakni Kukar, Balikpapan, Kutai Timur, dan Bontang, selebihnya memperoleh predikat “C”, termasuk Berau.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN-RB, Asman Abnur mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja pemerintahan. Ia menargetkan, tahun 2019 seluruh LHE AKIP daerah harus mendapat predikat “B”.

Kementerian juga akan menahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki predikat “C”. Sebab, apabila DAK diberikan semua ke daerah yang predikat “C”, maka pengelolaannya diperkirakan akan tidak efektif dan mubazir. Sementara, daerah yang mendapat predikat “B”, akan diberikan hadiah berupa penambahan anggaran DAK. Keputusan ini diungkapkan oleh Abnur usai menyerahkan hasil LHE AKIP regional III di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (06/02/2017) lalu sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman metrotvnews.com.

Menanggapi hal itu, Bupati Berau Muharram pasrah, jika kebijakan yang rencananya akan disampaikan Abnur ke Kementerian Keuangan itu terlaksana. Sebab, diyakininya, seluruh ASN di lingkup Pemkab Berau selama ini telah bekerja dan berusaha dengan maksimal.

“Kita tunggu sajalah kalau memang itu hukumannya, ya mau diapain. Yang jelas kan kita sudah berusaha dengan maksimal, tapi itulah kemampuan teman-teman,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Kamis (16/02/2017) siang, di Kantor Bupati Berau.

Ke depannya, lanjut Muharram, dirinya tentu akan berupaya untuk menggenjot lagi akuntabilitas kinerja ASN di lingkup Pemkab Berau supaya tidak terulang lagi raihan predikat “C” tersebut. Dirinya akan mendukung segala upaya peningkatan akuntabilitas kinerja ASN Pemkab Berau.

“Dan, sekarang tim LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) ini, sudah mulai bekerja secara serius supaya laporan untuk 2017 ini, betul-betul bisa sesuai dengan aturan, tepat waktu. Kita target itu,” lanjutnya.

Sekali lagi, dikatakan Muharram, terkait adanya rencana penundaan penyaluran DAK untuk Pemda yang memiliki predikat “C”, dirinya pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebab, hal itu telah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

“Yang penting kan bukan gagal DAK-nya, tetapi ditunda. Ditunda tidak apa-apa,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia