Bupati : Kita Pelayan Rakyat

 

TANJUNG REDEB – Workshop “Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2017 dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung dengan RPJMD Kabupaten Berau, garapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), resmi dibuka Bupati Berau Muharram, Kamis (16/02/2017) di Balai Mufakat.

Dalam sambutannya, Muharram mengharapkan, pemateri mampu menyampaikan materi terkait penyusunan APBK dan sinkronisasi RPJM Kampung dengan RPJMD Kabupaten yang betul-betul dapat dipahami para peserta workshop, khususnya untuk kepala kampung dan aparatur pemerintahan kampung yang hadir. Pasalnya, workshop itu juga menyinggung pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) secara profesional, akuntabel, dan tepat guna.

“Sehingga, implementasi penggunaan DD dan ADK ini, bisa tepat sasaran dan tidak ada masalah dibelakang hari,” ujarnya.

Dikatakannya, sebelum berbicara kebijakan DD dan ADK, para kepala kampung harus sadar jika mereka merupakan ujung tombak kesuksesan pembangunan Kabupaten Berau ke depannya. Dan, dengan jumlah DD dan ADK yang mencapai miliaran rupiah pada hari ini, hal itu sebagai wujud perubahan dalam menata negara.

“Pemerintah dan DPRD telah menyadari bahwa kalau ingin mensejahterakan masyarakat, tentu dana tersebut harus didekatkan ke masyarakat. Dan, untuk mendekatkan anggaran itu ke masyarakat, salah satu topiknya adalah dengan DD dan ADK," katanya.

DD dan ADK yang berkisar kurang lebih Rp3 miliar bahkan lebih, harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menuntaskan permasalahan yang ada di kampung. Jika aparatur pemerintah kampung gagal dalam membuat suatu perencanaan, maka akan gagal pula pengimplementasian anggaran yang akan disalurkan ke kampung tersebut.

“Fungsi uang tersebut disalurkan di desa, prioritas utama yang perlu diketahui adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menuntaskan kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Itu yang selalu menjadi skala prioritas,” tegasnya.

 

Dengan demikian, Muharram juga ingin memberikan pemahaman dalam pemikiran bagi peserta workshop, jika dirinya selaku Bupati bukanlah merasa sebagai pengusaha, melainkan sebagai pelayan masyarakat. Sehingga, pemikiran itu diharapkan menjadi pemikiran para peserta workshop.

“Hakikat uang yang kita distribusikan ini, sesungguhnya uang rakyat dan kitalah yang melayani rakyat. Kalau kita niatnya sudah salah, dapat dipastikan implementasinya juga salah. Kalau itu terjadi, maka kita akan menanggung sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi, jangan sampai ada diantara kita yang seperti itu, maka dengan ini saya meluruskan niat kita semua,” pungkasnya.

Terlihat hadir dalam acara itu, Badan Perencanaan, Penelitian serta Pengembangan (BP3), Badan Pengelolaan Keuangan (BPK), Inspektorat, aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kampung se-Kabupaten Berau, serta undangan lainnya. Tak lupa, perwakilan DPMK Berau melalui bidang yang terkait dengan pemerintahan kampung.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia