Pemkab Berau Instruksikan Tak Ada Lagi Penangkapan Hiu, Pari dan Penyu

 

TANJUNG REDEB – Sosialisasi jenis Hiu dan Pari, yang dilaksanakan di ruang rapat Kakaban kantor Bupati Berau, oleh Balai Pengelola Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Kementerian Kelautan, dan Perikanan (KKP), yang bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Berau, pada Kamis (02/02/2017) lalu. Dimana pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Berau Agus tantomo. Dalam pertemuan itu, setidaknya didapatkan 10 poin.

Beberapa diantaranya adalah, Pemerintah Kabupaten Berau melarang menangkap, menampung, mendaratkan, dan membawa keluar semua jenis penyu, pari, hiu dari perairan laut Berau. Disamping itu, dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Berau terkait larangan tersebut, baik dalam keadaan hidup maupun mati.

Tidak itu saja, perusahaan yang sudah beraktivitas melakukan penangkapan, maupun penampungan baik yang sudah memiliki izin, ataupun tidak berizin diintruksikan untuk segera menghentikan aktivitasnya. Termasuk CV Lima Mutiara Indomal, yang memiliki izin dari Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, juga diintruksikan untuk menghentikan aktivitasnya.

BACA JUGA : Daerah Boleh Lakukan Penghentian Perburuan Hiu

“Hasil petemuan ini akan kita sebar ke sejumlah camat, Polsek, UPTD KP, Pos TNI AL, pengusaha, serta instansi terkait. Hasil ini juga akan ditindaklanjuti dalam bentuk perda dan perbup. Untuk sementara ini, Pemkab Berau akan membuat Surat Keputusan (SK) Bupati Berau terkait pelarangan itu,” ungkap Kepala Dinas Perikanan Berau, Fuadi, melalui Kabid Sumberdaya Perikanan Yunda Zuliarsih, melalui pesan singkat Whatsapp.

Lebih lanjut disampaikannya, BPSPL Pontianak juga sudah menginstruksikan kepada seluruh petugas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang ada di Dinas Perikanan kabupaten/kota, yang ada di wilayah Kalimantan, agar pengusaha yang akan mengirimkan Hiu atau Pari ke luar harus ada surat keterangan (SK) BPSPL dan SKAI dari perikananan setempat.

“Kalau asalnya dari laut Berau tidak akan diberi rekomendasi, dan juga sudah ada instruksi dari karantina Tarakan. Hal ini juga sesuai berdasarkan hasil pertemuan lalu,” bebernya.

BACA JUGA : Camat Derawan Proteksi Ikan Hiu Sejak Dini dari Pemburu

Yunda menambahkan, saat ini pihaknya juga sudah melakukan tindaklanjut hasil dari pertemuan tersebut. Bahkan petugasnya juga tidak lagi menerbitkan surat pemeriksaan kepada semua jenis Hiu maupun Pari.

“Ini sudah dilakukan oleh BPSPL Pontianak. Petugas CITES kami sudah tidak lagi mengeluarkan hasil pemeriksaan Hiu, baik itu kondisi hidup maupun mati, serta dalam bentuk olahan apapun untuk dikirim ke luar daerah,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia