Belum Lengkap, Laporan Kinerja Kampung Macet di Kecamatan

 

TANJUNG REDEB – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur meminta kepada seluruh instansi pemerintahan untuk segera menyampaikan laporan kinerja 2016 dan sebagainya. Pemerintah daerah pun diminta menyampaikan laporan kinerja tahun 2016 itu, dan harus sudah diterima MenPAN-RB paling lambat tanggal 31 Maret 2017 mendatang.

Bagi Kabupaten Berau sendiri, Bupati Berau Muharram yang telah mengetahui instruksi itu, juga telah menggelar rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh kepala SKPD di lingkup Pemkab Berau guna percepatan penyampaian laporan kinerja 2016 tersebut. Dan, salah satu SKPD yang memiliki tanggung jawab untuk segera menyampaikan laporan kinerjanya yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, sebab banyak pengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Berau maupun APBN.

BACA JUGA : Tak Bisa Pakai Komputer, Pelaporan Kinerja SKPD Terhambat

Kepala DPMK Berau, Ilyas Natsir melalui Kepala Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan, Sudirman mengatakan, untuk laporan realisasi penggunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kampung (APBK), baik yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun Dana Desa (DD), itu harus terlebih dulu diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan.

Untuk saat ini, pihaknya memang sudah menerima beberapa laporan realisasi penggunaan APBK tersebut, namun masih perlu penyesuaian dan perbaikan. Kampung yang sudah menyerahkan laporan yakni Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah dan Kampung Long Duhung Kecamatan Kelay.

“Ada yang masuk, cuma masih perlu perbaikan terkait kelengkapan data atau apa-apa yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Bupati. Kebanyakan masih dalam tahap verifikasi oleh tim pendamping di kecamatan,” katanya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Selasa (07/02/2017) siang.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58/2015 tentang Penggunaan ADK sebagai Kewenangan Lokal Desa dan Kewenangan Hak Asal Usul Desa, yang diubah dengan Perbup Nomor 15/2016, lanjut Sudirman, salah satu tugas tim pendamping kecamatan adalah untuk memverifikasi penataan usaha keuangan desa dan laporan realisasi penggunaan DD yang bersumber dari APBN, ADK yang bersumber dari APBD, bagi hasil pajak retribusi maupun pajak keuangan lainnya, yang belum dilaporkan kepada kabupaten supaya diverifikasi terlebih dulu oleh tim pendamping kecamatan.

“Minimal kalau ada kekurangan atau dokumen-dokumen yang belum lengkap maka itu mudah diketahui dan diperbaiki karena mungkin masih satu wilayah di kecamatan, ini tidak sampai ke kabupaten,” lanjutnya.

Terkait masih adanya beberapa dokumen yang tidak lengkap dan sebagainya, meskipun telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan, saran apa untuk para kepala kampung? Ditanya begitu, saran Sudirman, aparatur pemerintahan kampung harus membuat pedoman ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, ikuti kelengkapan-kelengkapan dokumen atau format-format (blangko) yang ada untuk membuat pelaporan pertanggungjawaban itu.

Selain itu, aparatur pemerintah kampung bisa langsung konsultasi kepada DPMK Berau melalui bidang Pemerintahan Kampung, yang dipimpin Sudirman sendiri. Sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DMPK Berau yang baru, juga bisa konsultasi kepada Kepala Seksi (Kasi) Keuangan dan Aset Kampung. Dan, juga dengan SKPD lainnya seperti Inspektorat Kabupaten Berau.

“Semua regulasi maupun blangko atau format-format yang diperlukan dalam membuat satu laporan, itu sudah kita atur dalam peraturan Bupati (Perbup), sehingga tinggal mengikuti apa yang ada di Perbup itu,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia