Pertama di Kaltim, Bagian Ortal Setkab Berau Susun Draf Perbup UPTD/UPTB

 

TANJUNG REDEB – Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, tentu ada yang mengalami perubahan nomenklatur. Tak terkecuali bagi Kabupaten Berau, perubahan itu juga berdampak langsung pada beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTD/UPTB) di tingkat kecamatan.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Berau, Rumiansyah melalui Kasubbag Anforjab dan Kelembagaan, M. Ali Hanapiah menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim. Hal itu terkait bagaimana langkah yang harus pihaknya ambil sehubungan dengan beberapa UPTD/UPTB, yang SKPD-nya dilebur atau berubah nomenklatur menjadi SKPD baru.

Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim pun menyarankan Bagian Ortal Setkab Berau tetap menyusun draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang UPTD/UPTB dari SKPD yang ada di lingkup Pemkab Berau selama ini.

“Kita sudah beberapa (draf) Perbup ini. Ada sudah kita buat beberapa Perbup,” ujarnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Rabu (01/02/2017) siang.

BACA JUGA : Mutasi Tahap IV Tunggu Perbup UPTD

Draf Perbup itu, lanjut Hanapiah, disusun berdasarkan masing-masing SKPD. Misalnya, Dinas Perkebunan yang diketahui memiliki 2 UPTD dan SKPD lainnya. Saat ini, pihaknya telah menyusun sebanyak 9 draf Perbup tentang UPTD/UPTB SKPD tersebut.

“Yang belum ada kejelasan itu adalah masalah UPTD-nya Dinas Pendidikan karena dia satuan pendidikan, formal dan informal. Kalau yang saat inikan, eselonnya Va untuk kepala sekolah itu. Kalau di PP 18 ini dikecualikan, tidak termasuk yang di situ. Itu nanti masih menunggu petunjuk dari Mendagri, bagaimana bentuknya? Apakah sekolah-sekolah itu semua masuk dalam satuan pendidikan yang dimaksud dalam PP 18 ataukah ada sekolah tertentu?,” lanjutnya.

Terkait UPTD dari SMA dan SMK, yang kewenangannya diambil alih Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, jelas Hanapiah, selama itu bukan menjadi kewenangan Pemkab Berau melalui SKPD terkait maka jelas bukan lagi menjadi urusan Pemkab Berau. Dimana, Disdik Berau memiliki 8 UPTD Sekolah Menengah Atas dan 3 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan.

“Kalau bukan kewenangan kita, jelas ini bukan lagi urusan kita. Kecuali, ada pelimpahan kewenangan,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Hanapiah, pihaknya akan kembali segera menyusun Perbup tentang UPTD dari Dinas Kesehatan yakni UPTD RSUD Abdul Rivai dan UPTD Rumah Sakit Pratama Talisayan. Meskipun, sesuai PP Nomor 18/2016, UPTD rumah sakit daerah akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) rumah sakit tersebut.

“Nanti rumah sakit sendiri, puskesmasnya sendiri, karena puskesmas juga berdasarkan Permenkes. Pokoknya yang ada dikecualikan dalam PP 18 itu ada 3, UPTD satuan pendidikan formal dan informal di Dinas Pendidikan, UPTD puskesmas dan UPTD rumah sakit. Itu yang dikecualikan daripada UPTD yang diatur oleh PP 18 ini,” katanya.

Untuk itu, tegas Hanapiah, Bagian Ortal akan segera mengusulkan dan mengajukan Perbup tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya juga terlebih dulu mengadakan pembahasan dengan masing-masing SKPD.

Usai pembahasan dengan SKPD, pihaknya akan mengajukan ke Bagian Hukum Setkab Berau, guna dilakukan fasilitasi di tingkat provinsi. Walaupun, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait UPTD/UPTB yang baru belum ada terbit.

“Pokoknya, jadwalnya minggu depan ada pembahasan dengan SKPD. Drafnya kita sudah susun, kita mempercepat karena kita juga perlu. Karena berkaitan dengan penepatan, pengelolaan keuangan, dan lainnya,” tegasnya.

Terkait lambatnya penyusunan Perbup tentang UPTD/UPTB itu, tambah Hanapiah, bukan lambat karena pengusulan. Melainkan, masih belum adanya Permendagri tentang UPTD/UPTB yang diterbitkan Mendagri, Tjahjo Kumolo.

“Karena dalam PP 18 ini, disebutkan pengaturan tentang pembentukan UPTD/UPTB diatur dengan Peraturan Dalam Negeri, tapi sampai saat ini belum diterbitkan. Tapi, kita sudah menyusun duluan dan ini yang pertama waktu koordinasi di Kaltim,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia