Tak Sesuai Permendag, Perda Miras Mesti Direvisi Kembali

 

TANJUNG REDEB – Meski Berau telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11/2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol atau Minuman Keras (miras), namun peredarannya masih menjadi PR bagi Satpol PP, selaku instansi penegak Perda. Pasalnya, dalam beberapa tahun belakangan, beberapa kali pihak kepolisian maupun Satpol PP kerap mendapati warung maupun tempat hiburan yang menyediakan miras.

Terkait hal itu Kepala Satpol PP, Ahmad Ismail menyebutkan, keberadaan Perda Miras tersebut saat ini rupanya masih bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Sehingga keberadaan Perda itu harus dilakukan revisi kembali, menyesuaikan dengan Permendag, agar kinerja pihaknya selaku penegak Perda juga dapat sesuai dengan seluruh aturan yang berlaku, baik aturan dari pusat, provinsi maupun kabupaten.

"Kita sebagai aparat siap melakukan penertiban, tapi semua masih terkendala dengan Perda yang bertentangan dengan Permendag. Maka, itu yang harus disesuaikan dulu," ujarnya kepada beraunews.com, Kamis (26/01/2017).

Dalam Permendag, dikatakannya keberadaan miras diperbolehkan untuk hotel berbintang lima dan tempat-tempat tujuan pariwisata. Sementara di dalam Perda miras, peredaran miras dengan kadar alkohol di atas 5 persen adalah larangan mutlak. Hal itulah yang menjadi kendala bagi pihaknya untuk memberantas miras di tempat-tempat tersebut.

"Jadi, kalau di Permendag lebih kepada pengendalian dan pengawasannya, bukan dilarang sama sekali seperti yang di Perda miras kita. Nah, sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyebutkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas, kemungkinan besar Perda kita akan dicabut. Maka sebelum dicabut perlu dilakukan revisi oleh Pemprov," jelasnya.

Sehingga, boleh atau tidaknya miras beredar akan tergantung pada izin yang dikeluarkan Pemprov, sebab dalam hal ini yang mengeluarkan Perda ialah Pemprov. Sedangkan Pemkab hanya sebatas memberi rekomendasi.

"Kami hanya sebagai penegak Perda saja, kami berharap apa yang menjadi aturan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten dapat saling sesuai, agar tidak ada kendala kami melakukan penegakan di lapangan," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia