Berau Terima Alat Pendukung Sandi Negara

 

JAKARTA – Rabu (15/6/2016) bertempat di Kantor Lembaga Sandi Negara Jalan Harsono RM Nomor 70 Ragunan-Jakarta, Kabupaten Berau, diwakili Kabag Informasi dan Teknologi (IT), Salim, menerima alat pendukung utama Sandi Negara.

Lembaga Sandi Negara merupakan lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bergerak di bidang pengamanan informasi rahasia negara. Dengan diterimanya, alat pendukung utama sandi negara, maka Berau menjadi salah satu bagian dari pengamanan informasi rahasia negara. Menurut Salim, proses serah terima alat pendukung utama Sandi Negara tersebut bukan sebagai serah terima permanen, namun sebatas pinjam pakai.

“Barang berupa alat pendukung utama ini merupakan milik negara yang diserahkan ke kita dengan status pinjam pakai,” ujarnya.

Dijelaskannya, alat pendukung utama Sandi Negara dimaksud didatangkan langsung dari Amerika Serikat dengan harga sekitar Rp350 juta. Namun, saat ditanya spesifikasi peralatan tersebut, Salim enggan membeberkannya dengan alasan masuk dalam rahasia negara.

“Yang jelas ada 8 Kabupaten yang mendapatkan bantuan ini. Untuk Provinsi Kaltim, Berau dan Kutai Timur, sedangkan 6 Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Batanghari (Provinsi Jambi), Kabupaten Bangka (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Sungaipenuh (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Klungkung (Provinsi Bali),” bebernya.

Untuk diketahui, Lembaga Sandi Negara memang dibentuk dan membuat jaringan disemua wilayah termasuk kabupaten-kabupaten. Keberadaannya juga sesuai dengan Keppres Nomor 7/1972 yang mengatur kedudukan atau status, fungsi, dan tugas pokok Lembaga Sandi Negara.

Fungsi Lembaga Sandi Negara adalah mengatur, mengkoordinir, dan menyelenggarakan hubungan persandian secara tertutup dan rahasia antara aparatur negara baik di Pusat maupun daerah dan hubungan persandian ke luar negeri.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Lembaga Sandi Negara mempunyai tugas pokok yaitu, menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang persandian negara sesuai dan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah. Kemudian mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan persandian dan kegiatan-kegiatan badan-badan persandian terutama dalam pengamanan dan pemberitaan rahasia negara. Menyelenggarakan pendidikan khusus dibidang persandian. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan persandian dan terakhir menyelenggarakan koordinasi penggunaan personel maupun materiil persandian.(sai)