Tak Bisa Pakai Komputer, Pelaporan Kinerja SKPD Terhambat

 

TANJUNG REDEB – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur meminta kepada seluruh instansi pemerintahan untuk segera menyampaikan laporan kinerja 2016, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online, serta unit organisasi yang diusulkan terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK). Pemerintah daerah pun diminta menyampaikan laporan kinerja tahun 2016 itu, dan harus sudah diterima MenPAN-RB paling lambat tanggal 31 Maret 2017 mendatang.

Menanggapi instruksi itu, Bupati Berau Muharram menyampaikan, Pemkab Berau melalui Administrasi Umum Setkab Berau telah menggelar rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh kepala SKPD di lingkup Pemkab Berau. Dimana, Abdurrahman selaku Asisten Administrasi Umum Setkab Berau meminta seluruh SKPD untuk secepatnya melakukan percepatan progress penyusunan laporan kinerja SKPD tahun 2016.

“Sudah mulai Pak Asisten II (Abdurrahman-red) menginstruksikan. Kemarin malah sudah mengumpulkan seluruh kepala dinas dan bagian untuk secepatnya melakukan progress laporan secara maksimal,” bebernya saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati Berau, Selasa (24/01/2017) sore.

BACA JUGA : Menteri PANRB Minta Instansi Pemerintah Sampaikan Laporan Kinerja 2016

Hanya saja, diakui Muharram, Pemkab Berau memang sedikit menemui kendala dalam penyusunan laporan kinerja tersebut. Pasalnya, ada pegawai di salah satu SKPD yang membidangi tentang pelaporan itu, justru tidak memahami tata cara pembuatan pelaporan menggunakan komputer (komputerisasi).

“Sehingga, kendala kita itu, antara lain ada beberapa yang memang posisinya tidak sangat menguasai yang namanya komputerisasi pelaporan,” ujarnya.

Sementara, lanjut Muharram, semua telah menggunakan sistem komputerisasi untuk membuat sebuah laporan dan sebagainya. Untuk itu, Pemkab Berau saat ini sedang mencoba menginventarisasi bidang atau bagian mana yang memang tidak memiliki staf ahli di bidang pelaporan tersebut.

“Kita coba inventarisir, kepala dinas mana yang tidak memiliki ahli-ahli di bidang itu. Sebetulnya, terkait laporan keuangan ini, paling tidak setiap SKPD harus memiliki satu accounting (pembukuan-red) plus IT, yang memang sangat menguasai,” lanjutnya.

Penyusunan laporan kinerja secara manual, jelas Muharram, tentu tidak memungkinkan lagi. Sehingga, itulah yang terkadang menyebabkan Pemkab Berau agak terlambat dalam menyampaikan laporan kinerja tahun berjalan sebelumnya. Selain itu, penyampaian laporan itu juga harus menunggu seluruh SKPD selesai menyusun dan menyampaikan laporan kerja SKPD-nya.

Namun, Pemkab Berau akan mencoba secepat mungkin untuk menuntaskan penyusunan laporan kinerja tahun 2016 tersebut dan segera menyampaikan sebelum tenggang waktu yang diinstuksikan MenPAN-RB.

“Mau laporkan, tapi inikan harus semua selesai. Ada 1 bagian atau bidang yang tidak membuat laporan secara tepat waktu, menghambat semua yang lain. Jadi, ini sekarang kita benahi,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia