Mutasi Tahap IV Tunggu Perbup UPTD

 

TANJUNG REDEB – Pasca mutasi ketiga di bawah kepemimpinan Bupati Berau Muharram, Kamis (12/01/2017) lalu, Pemkab Berau melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau diketahui akan kembali melakukan mutasi tahap selanjutnya.

Namun, kepastian terkait jadwal mutasi tahap selanjutnya itu masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Dimana, UPTD akan diisi pejabat struktural eselon IVa hingga IVb.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Berau, Rumiansyah melalui Analis Kelembagaan, Martinus mengungkapkan, pihaknya masih menunggu arahan dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, terkait pembentukan Perbup tentang UPTD tersebut.

Namun, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, khususnya terkait bagaimana langkah yang harus diambil pihaknya sehubungan dengan beberapa UPTD, yang SKPD lamanya dilebur atau berubah nomenklatur menjadi SKPD baru.

“Kalau secara hukum, kalau belum ada Perbup UPTD yang baru, berarti yang lama masih berlaku. Cuma, masalahnya ada beberapa UPTD yang berubah fungsinya. Seperti, pangan (BKP3 Berau-red), itukan dulu ada fungsi penyuluhan. Sekarang jadi Dinas Pangan, (UPTD) fungsi penyuluhannya dimana?,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Selasa (24/01/2017) siang.

Untuk itu, lanjut Martinus, pihaknya saat ini sedang memikirkan bagaimana caranya untuk mengakomodir seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berada di beberapa UPTD tersebut. Termasuk, UPTD Balai Penyuluhan yang berada di sebelas kecamatan di Kabupaten Berau, sebab Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Berau yang membawahi kesebelas UPTD tersebut telah berubah nomenklatur menjadi Dinas Pangan Berau.

“Apakah langsung dilimpahkan ke pertanian, yang mengurusi pertanian, termasuk di dalamnya peternakan dan perkebunan atau bagaimana mekanismenya nanti? Apakah UPTD ini otomatis di bawah mereka atau ada langkah lain? Termasuk, inilah nanti yang akan kita konsultasikan ke provinsi dalam waktu dekat ini,” lanjutnya.

Tetapi, sesuai PP Nomor 18/2016, tambah Martinus, UPTD yang telah ada dan dibentuk sebelum adanya peraturan di atas, tetap akan berlaku hingga ada Perbup tentang UPTD pengganti di tingkat kecamatan tersebut.

Sementara itu, Kasubag Kelembagaan dan Analis Jabatan Bagian Ortal Setkab Berau, M. Ali Hanifiah menambahkan, untuk UPTD yang berada di bawah kewenangan nomenklatur SKPD yang sama, pihaknya tidak menemui kendala untuk penyusunan Perbup tentang UPTD yang terbaru.

“Untuk UPTD linier, itu tetap,” tambahnya.

Sebagai informasi, Dinas Pendidikan (Disdik) Berau memiliki 45 UPTD, yang terdiri dari 34 UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dan SMP, 8 UPTD SMA dan 3 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan. Dinas Kesehatan memiliki 24 UPTD, termasuk di dalamnya UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Talisayan dan Dinas Pekerjaan Umum memiliki 6 UPTD.

Kemudian, Dinas Koperasi dan Perindustrian, dan Perdagangan memiliki 2 UPTD, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki 4 UPTD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 1 UPTD, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 7 UPTD, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan memiliki 3 UPTD, Dinas Perkebunan memiliki 2 UPTD dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 3 UPTD.

Selanjutnya, Dinas Kehutanan memiliki 1 UPTD, Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki 2 UPTD, Badan Lingkungan Hidup memiliki 1 UPTB, dan terakhir, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan memiliki 11 UPTB.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia