BKPP Berau Terapkan SPBE untuk Kepegawaian

 

TANJUNG REDEB – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, berharap pada tahun 2017 ini, seluruh pemerintah daerah baik kota maupun provinsi, sudah menerapkan sistem berbasis elektronik. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah dalam rangka percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Bupati Berau Muharram pun telah mengamini instruksi yang disampaikan MenPAN-RB), supaya seluruh pemerintahan daerah, baik kabupaten/kota hingga provinsi, termasuk Pemkab Berau sendiri, harus menerapkan SPBE tersebut.

Menanggapi instruksi itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Abdul Rifai mengungkapkan, selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan langsung dengan Kementerian PAN-RB, pihaknya selama ini telah melaksanakan SPBE itu. Baik, untuk hubungan komunikasi langsung ke Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Banjarmasin, Kota Banjar Baru maupun ke MenPAN-RB.

“Itu langsung melalui sistem online itu,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Senin (23/01/2017) siang.

BACA JUGA : MenPANRB : 2017, Seluruh Pemda Harus Mengacu Pada Sistem IT

Dikatakannya, penerapan SPBE itu terkadang memang terkendala beberapa hambatan, utamanya masalah jaringan internet yang kadang-kadang mengalami gangguan (disconnecting). Sehingga, pihaknya terkadang harus menunggu beberapa jam untuk kelancaran pengiriman data kepegawaian tersebut.

“Apalagi sekarang ini! Sistem kita kalau data-data itu, kita sudah melalui SAPK,” katanya.

Apakah SAPK itu? Ditanya begitu, Rifai menjelaskan, SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) merupakan program baru BKN yang meliputi SAPK pengenalan, pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun, mekanisme peremajaan (update) data, aplikasi unit organisasi dan formasi. SAPK dapat digunakan secara online oleh seluruh mitra kerja BKN untuk pelayanan kepegawaian, seperti informasi PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan mutasi lainnya.

Hal ini tentu akan meningkatkan akurasi data PNS yang berdampak terhadap clean- government dan good-governance. Untuk mendukung implementasi SAPK, telah dikeluarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 20/2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK, sehingga SAPK dapat digunakan BKD dan pengelola kepegawaian lainnya.

Dengan SAPK, data-data kepegawaian juga tidak perlu lagi dicari secara manual, melainkan cukup menuliskan kata kunci yang ingin dilihat pada kolom pencarian yang telah tersedia dalam sistem tersebut.

“Maka, sekarang untuk program baru yang hendak dilaksanakan MenPAN ini, mungkin cukup dengan mengetik NIP itu, nanti semua muncul. Mulai nama, pangkat, dan segala macam, itu akan diprogramkan di tahun 2017 ini,” jelasnya.

Terkait realisasi penerapan SAPK yang terbaru dari MenPAN-RB itu, tambah Rifai, pihaknya belum ada menerima pemberitahuannya hingga saat ini. Namun, diharapkannya, BKPP Berau juga bisa melaksanakan program tersebut di tahun 2017 ini.

“Untuk saat ini yang sudah sistem online yaitu penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan pendaftaran pengadaan barang dan jasa. Kadang-kadang juga sistem kenaikan pangkat itu, kalau seandainya memang waktunya terbatas, kita melalui sistem online. Baik ke provinsi maupun ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dan MenPAN-RB,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia