Reklame dan Spanduk Tak Berizin Dicopot Paksa

 

TANJUNG REDEB – Sebagai institusi penegak Peraturan Daerah (Perda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menertibkan sejumlah papan reklame, spanduk, dan sejenisnya yang tidak memiliki izin. Penertiban dilakukan Senin (23/01/2017), di sejumlah titik di dalam Tanjung Redeb.

Ditemui di kantornya, Kepala Satpol PP, Ahmad Ismail menyebutkan, kegiatan penertiban tersebut dilakukan pihaknya karena banyaknya reklame yang terpasang secara ilegal dan mengurangi keindahan kota. Tak hanya itu, sejumlah reklame, spanduk dan poster yang habis masa izinnya juga ikut ditertibkan.

"Kami hari ini menertibkan di sekitar 7 titik lokasi yang memang banyak terpasang reklame, spanduk maupun sejenisnya, yang tidak memiliki izin ataupun izinnya telah berakhir," katanya kepada beraunews.com.

Tak hanya agar keindahan kota tetap terjaga, penertiban tersebut juga dilakukan untuk mendorong para pemasang reklame agar mentaati aturan daerah terkait pajak reklame. Sehingga, puluhan reklame maupun spanduk yang telah melewati batas izin dicabut.

"Kan kalau mereka memasang reklame, poster ataupun spanduk berisikan promosi, informasi dan sebagainya itu ada izinnya, juga ada pajak yang harus mereka bayar. Jadi selain agar kota kita indah dan bersih, kegiatan penertiban ini juga sebagai bentuk mendorong para pemilik reklame tersebut untuk mengurus izin, apabila ingin terpasang secara resmi," ujarnya.

 

Ia juga menambahkan, upaya Satpol PP dalam menertibkan reklame tak berizin maupun telah kadaluarsa izinnya, ialah agar pendapatan daerah yang berasal dari pajak reklame dapat terus ditingkatkan. Sehingga seluruh pengusaha maupun masyarakat umum lainnya yang ingin memasang reklame, spanduk maupun sejenisnya dapat patuh dalam membayar pajak reklame tersebut.

"Kita ingin membantu Pemkab juga, apalagi di tengah kondisi defisit anggaran seperti ini, meski hanya pajak reklame, tapi itu harus diupayakan tertib agar pendapatan daerah juga meningkat. Selain itu, tampilan kota juga jadi bersih dan tidak terganggu oleh banyaknya atribut reklame," tambahnya.

Adapun sanksi yang diberikan kepada para pemasang reklame tak berizin maupun melewati masa izin tersebut ialah, berupa teguran yang dilayangkan pihaknya hingga pencopotan paksa.

"Kalau soal izin, ini lebih kepada instansi yang menangani perizinan. Tapi kami hanya bisa mengingatkan dan jika sudah diperingatkan tetap tidak melaksanakan, maka kami yang akan turun langsung ke lapangan," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia