Pejabat Minimal Sarjana Muda

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram bersama Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, telah usai melakukan perombakan besar-besaran di jabatan pimpinan tinggi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Berau.

Sebanyak 854 pejabat struktural dari eselon Ia hingga IVb, masuk pada mutasi perdana, kedua dan ketiga yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau. Ada yang digeser dari posisi sebelumnya, dan ada juga yang dipromosikan naik dari jabatan sebelumnya.

Secara umum, yang paling banyak mengalami kenaikan yakni, pejabat struktural dari eselon IVa ke eselon IIIb. Hal ini tentu banyak mendapat sorotan dan perhatian di kalangan pegawai Pemkab Berau. Mengingat, ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi setiap pejabat struktural untuk meraih promosi jabatan tersebut.

Hal ini pun diakui Kepala BKPP Berau, Abdul Rifai. Dikatakannya, untuk persyaratan mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) III saja, pegawai diharuskan setidaknya memiliki jenjang pendidikan Sarjana Muda (Diplomat III). Untuk pejabat struktural eselon IVa yang telah memiliki jenjang pendidikan Strata I (S1), juga bisa langsung mengikuti Diklatpim III, meski belum dilantik sebagai pejabat struktural eselon IIIb.

Sebagai informasi, keikutsertaan pada Diklatpim III merupakan sebuah kewajiban setiap pejabat struktural eselon IVa yang dipromosikan ke eselon IIIb. Khususnya, untuk pejabat struktural eselon IVa yang telah dilantik sebagai pejabat struktural eselon IIIb, tetapi belum pernah mengikuti Diklatpim III.

“Memang untuk persyaratan Diklatpim III itu, paling tidak dianya memiliki sarjana muda. Tapi, memang ada beberapa juga pejabat yang sudah dilantik naik ke eleson III itu, harus mengikuti (Diklat) eselon III,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Minggu (22/01/2017) siang.

Dengan adanya Surat Keputusan (SK) pejabat struktural eselon IIIb itu, lanjut Rifai, SKPD terkait dapat mendaftarkan pejabat struktural eselon IIIb-nya untuk mengikuti Diklatpim III, yang biasa digelar di Samarinda itu untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian tengah.

“Tapi, itu tidak sembarangan, kita cukup berhati-hati melaksanakan untuk promosi dari eselon IV ke III itu. Apalagi dianya, umpamanya sekarang ini SMA (Sekolah Menengah Atas) begitu,” lanjutnya.

Untuk itu, tegas Rifai lagi, pejabat struktural pengisi eselon III minimal memiliki jenjang pendidikan DIII. Sebab, hal itu merupakan persyaratan mutlak untuk keikutsertaan dalam Diklatpim III dan memang telah ada aturannya. Dengan adanya SK pejabat struktural eselon III itu, pihaknya akan meminta kebijaksanaan untuk dapat diikutsertakan dalam Diklatpim III.

“Kami sementara ini berhati-hati. Paling tidak, itu merupakan persyaratan dari eselon IV ke eselon III, itu harus paling tidak latar belakangnya harus sarjana. Paling tidak sarjana muda,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia