Pelanggaran Berserikat Diduga Terjadi, Ini Penjelasan Disnakertrans

 

TANJUNG REDEB – Persoalan pemecatan Andi Setiawan, Afrul Hamka dan Rabiatul Adawiyah oleh PT Garuda Tawakkal Abadi (GTA) secara sepihak, bisa dikatakan hampir usai ketika ketiga karyawan tersebut dapat kembali bekerja. Namun, Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Berau, Herman Palinggi mengungkapkan, meski telah dipekerjakan kembali, persoalan itu tidak selesai begitu saja.

Pasalnya, managemen PT GTA juga diduga telah melakukan pelanggaran kebebasan berserikat, sebagaimana yang diatur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dugaan pelanggaran itu juga telah dilaporkan pengurus DPC SBSI kepada instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau.

Kepala Disnakertrans Berau, Munawar Halil melalui Kepala Seksi Hubungan Industrial, Sony Perianda, membenarkan jika pihaknya telah menerima surat laporan tersebut. Namun, surat yang dilayangkan SBSI itu hanya sebatas surat pemberitahuan, terkait somasi pelanggaran berserikat (union busting) yang dilayangkan SBSI kepada PT GTA.

Untuk itu, lanjut Sony, pihaknya pun tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Selain itu, sejak dikeluarkannya Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengawasan hubungan industrial dan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemprov Kaltim melalui Disnakertrans Kaltim.

BACA JUGA : Meski Kembali Dipekerjakan, Pelanggaran Berserikat Jalan Terus

“Itu masih ranahnya pengawasan, sedangkan pengawasan sekarang sudah ditarik oleh provinsi dan di bawah naungan Disnaker Provinsi. Kalau dulu kan di Kabupaten, sekarang sudah di provinsi,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Kamis (19/01/2017).

Berdasarkan sepengetahuannya, lanjut Sony, laporan terkait pemecatan ketiga karyawan yang juga merupakan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Komisariat (PK) SBSI Berau itu, sebetulnya juga telah masuk di bidang pengawasan Disnakertrans Berau, sebelum kewenangan pengawasan tersebut secara resmi diserahkan ke Disnakertrans Kaltim. Namun, dirinya tidak mengetahui sejauh mana tindaklanjut dari laporan tersebut.

“Kalau ini ada upaya, ya kita tunggu. Artinya, kami menunggu secara legalitas bahwa dwipartitnya sudah ada, bukti tertulis ada. Baru kita pelajari musyawarah dwipartit itu seperti apa. Pendapat pekerja seperti apa, pendapat pengusaha seperti apa, dan kesimpulannya seperti apa,” lanjutnya.

Namun, menurut Sony, pelanggaran berserikat yang dilayangkan SBSI kepada PT GTA memang sangat sulit dibuktikan. Terlebih, apabila tidak disertai pernyataan secara tertulis yang dibuat perusahaan sebagai dasar dalam melakukan pemecatan ketiga karyawan tersebut.

“Cuma, sampai saat ini kita belum lihat, apakah memang pernah disuruh tandatangan dengan dilampiri surat pengunduran diri atau seperti apa. Memang menurut informasi dari pengurus SBSI, seperti itu yakni mereka bisa lanjut dengan catatan keluar dari kepengurusan ini,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia