Belum Terapkan JF-PPBJ, Tunjangan Tidak Diberikan

 

TANJUNG REDEB – Tepat pada tanggal 23 Desember 2016 lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106/2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional (JF) Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ). Dimana, sesuai Perpres itu, PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JF-PPBJ, akan diberikan tunjangan setiap bulannya.

Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden, yaitu PPBJ Madya sebesar Rp1.150.000, Muda sebesar Rp876.000, serta Pertama sebesar Rp493.000. Hal itu telah berlaku pada tanggal diundangkan Perpres itu, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yakni pada 28 Desember 2016 lalu.

Menanggapi Perpres itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Abdul Rifai mengungkapkan, pihaknya sebenarnya belum menerapkan aturan kepegawaian terkait JF-PPBJ.

“Mungkin nanti, kita menunggu pemanggilan untuk mensosialisasikan peraturan ini. Sekaligus, untuk dapat disampaikan ke masing-masing pejabat fungsional yang ada di Berau,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Selasa (17/01/2017) siang.

BACA JUGA : Pemerintah Beri Tunjangan Jabatan Fungsional

Dikatakan Rifai, BKPP juga memang belum memiliki tim penilai JF, baik untuk tingkat madya, muda maupun pertama. Seperti, dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemkab Berau sendiri, saat ini tidak ada pegawai yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional PPBJ.

“Nanti akan diatur kembali. Paling tidak dia harus mengikuti pendidikan dasar dulu untuk mengikuti jabatan (fungsional) tersebut,” katanya.

Namun, lanjut Rifai, pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Khususnya menyangkut rencana pelaksanaan pengadaan bimbingan teknis (bimtek) tahun 2017 untuk pejabat fungsional pada PPBJ di Kabupaten Berau.

“Kami akan mengikutkan beberapa pejabat yang fungsional, untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin nanti aturan ini, kalau sudah ada edarannya, dan itu akan ditindaklanjuti dengan Perdanya sebagai dasar pembayaran kita nanti,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Perpres ini, pemberian tunjangan dihentikan apabila PNS sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau JF lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia