23 Raperda Masuk Prolegda 2017, 5 Raperda Inisiatif DPRD

 

TANJUNG REDEB – Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) antara DPRD Berau dan Pemkab Berau, dilaksanakan, Kamis (12/01/2017), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2017. Dari jumlah itu, 18 raperda merupakan usulan Pemkab Berau dan 5 raperda inisiatif dari DPRD Berau.

Dipimpin Ketua DPRD, Syarifatul Sya'diah, rapat tersebut juga dihadiri oleh Bupati Berau, Wakil Bupati Berau dan Sekretaris Daerah, serta beberapa anggota dewan. Sebanyak 23 usulan Raperda yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda), dibacakan oleh Sekda Berau, Jonie Marhansyah.

Diantara Raperda yang menjadi usulan dari DPRD antara lain, Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR), Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Pelestarian Adat dan Budaya Berau, Badan Amil Zakat, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) tahun 2016-2025 dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau tahun 2017.

Dikatakan Syarifatul Sya'diah, Raperda yang menurutnya cukup prioritas untuk segera diperdakan ialah, usulan dari Pemkab tentang rencana induk pembangunan pariwisata Berau.

Hal itu didahulukan sebab saat ini Berau sudah mencanangkan diri sebagai destinasi wisata unggulan, baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Terlebih, Berau juga masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga memerlukan penanganan khusus dalam pembangunan wisata di Berau.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, maka segala perencanaan harus dituangkan ke dalam Raperda, agar menjadi sebuah Perda sebagai dasar yang legal dalam pengelolaan wisata.

"Saya pikir semua raperda ini prioritas. Namun, memang ada yang harus lebih diprioritaskan. Salah satunya soal pariwisata kita. Maka sangat perlu jika raperda tentang induk pembangunan pariwisata diupayakan segera menjadi Perda," ungkapnya.

 

Selain itu, raperda tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pusat terkait dengan kepariwisataan.

"Kalau sudah ada raperdanya dan tidak berubah-ubah lagi grand desainnya, baru mereka bisa memberikan bantuan. Makanya, ini jadi salah satu yg kita prioritaskan," ujarnya.

Selain itu, raperda lain yang menjadi prioritas adalah tentang retribusi tempat rekreasi, penyelenggaraan perpustakaan, penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah atas negara, perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati perairan di Berau, dan sejumlah Raperda lain yang telah ditandatangani oleh Pemkab dan DPRD.

Target penyelesaian raperda menjadi perda, dikatakannya harus melalui Badan Legislasi (Banleg) yang kemudian melakukan koordinasi kepada komisi-komisi terkait untuk menyelesaikan hal ini.

"Target penyelesaian, nanti kita akan coba koordinasikan dengan seluruh tim dan komisi yang ada. Ataukah membentuk panitia khusus atau bagaimana, agar raperda ini segera diselesaikan. Dan tentu juga kita harus mencari referensi dari kabupaten lain yang telah menerapkan perda serupa. Syukur-syukur kalau setiap bulan kita bisa bahas 2 raperda," ucapnya.

 

Selain itu, ada beberapa raperda tahun 2016 yang juga dimasukkan ke raperda tahun ini. Hal itu dikarenakan keterlambatan Pemkab memasukkan usulan.

Penandatanganan nota kesepahaman program pembentukan peraturan daerah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dan Peraturan DPRD Nomor 15/2014 tentang Susunan Kepengurusan Badan Legislasi DPRD Berau serta Peraturan DPRD Kabupaten Berau Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.

Sementara itu, Bupati Berau Muharram mengatakan, penandatanganan MoU Prolegda Berau tahun 2017 digelar dengan maksud dan tujuan, salah satunya untuk upaya pengendalian terwujudnya perda yang efektif, dan telah menuju skala prioritas. Segala program pembangunan yang berdampak langsung dan baik pada kehidupan masyarakat dapat dilanjutkan, namun jika sebaliknya maka harus diperbaiki lagi.

Penandatanganan ini, lanjut Muharram, tidak semata-mata sebagai kekuatan atas pelaksanaan birokrasi yang dijalankan dalam upaya pembentukan raperda. Tapi, juga agar terwujud good governance (tata kelola pemerintahan yang baik-red) guna pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Berau.

Terakhir, Muharram menegaskan, dalam penetapan prolegda menjadi Perda, nantinya merupakan sebuah Pekerjaan Rumah (PR) bagi anggota DPRD Berau tentunya selain tanggung jawab Pemkab Berau juga.

“Untuk itu harapan saya kepada Bagian Hukum (Setkab Berau) dan seluruh jajarannya supaya secepatnya menuntaskan seluruh draf-draf ini. Kemudian, mengajukan kepada DPRD untuk segera mungkin dijadwalkan oleh Banmus guna fasilitasi di DPRD,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Andi Sawega/Editor: R. Amelia