Sistem Perizinan Online Akan Dipelajari Terlebih Dahulu

 

TANJUNG REDEB – Sejak 15 September 2014 lalu, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 97/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dimana, jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.

Untuk itu, Perpres PTSP juga mengamanatkan kepada Menteri atau Kepala Lembaga untuk melakukan penyederhanaan tahapan, guna memperoleh setiap jenis perizinan dan nonperizinan yang berada dalam lingkup tugasnya, paling lambat 12 bulan sejak Perpres ini diundangkan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 17 Perpres tersebut dan UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal, kepada pemerintah daerah juga diamanatkan untuk membuat dan meluncurkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi (SPIPI) secara elektronik atau online.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM-PTSP) Berau, Datu Kesuma mengungkapkan, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik atau online dapat menjadi pekerjaan rumah yang harus dapat diwujudkan oleh dirinya selaku Kepala DPM-PTSP Berau yang baru.

Namun, sebagai Kepala DPM-PTSP Berau yang baru, tentu dirinya memerlukan beberapa penyesuaian. Yakni, dengan mencoba mempelajari dan memperdalam sejauh mana program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Berau selama ini. Apakah telah berjalan atau malah sebaliknya.

“Karena baru satu hari ini masuk, kami akan mencoba memperdalam dulu. Apakah sudah berjalan. Kalau memang belum jalan, apa masalahnya. Mau kita lihat dulu apa kendalanya dan seperti apa,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Datu, masalah pengaduan akan pelayanan publik terkait pengurusan perizinan dan nonperizinan di DPM-PTSP, juga seharusnya telah berbasis elektronik atau online. Dimana, masyarakat bisa mengadu tanpa perlu melalui sistem manual dengan datang ke kantor DPM-PTSP yang berada di Jalan Murjani I. Namun, cukup menghubungi call center yang akan disediakan DPM-PTSP atau mengirimkan pesan pengaduan melalui email maupun sosial media seperti Whatsapp dan sebagainya.

“Saya belum tahu seperti apa, karena memang baru masuk, saya akan pelajari dulu. Apakah itu memang sudah pernah dilaksanakan, sudah ada programnya seperti apa. Kadang-kadang program sudah ada dan berjalan tapi belum maksimal, apa masalahnya,” lanjutnya.

Selain itu, tambah Datu, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah, khususnya di kabupaten/kota di Kaltim yang memang telah menggunakan SPIPI secara elektronik atau online. Dan tentunya, sistem online itu dapat berjalan baik dan lancar di daerah tersebut.

“Kalau bisa kita terapkan ya kita terapkan, karena sistem online sekarang ini merupakan bagian dari pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau,” tambahnya.

Sistem online memang sangat tepat untuk dilaksanakan di Kabupaten Berau dengan geografis yang ada. Selain itu, sesuai nomenklatur BPPT Berau yang baru, yakni menjadi DPM-PTSP Berau, menurut Datu, itu memberikan satu konsekuensi bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik satu pintu terkait perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, maka seharusnya memang hanya melalui satu tempat yakni melalui kantor DPM-PTSP Berau saja. Tidak ada lagi pelayanan-pelayanan publik terkait perizinan dan nonperizinan di SKPD lainnya.

“Dalam waktu dekat ini, kita juga akan kembali mengevaluasi izin-izin apa saja yang diurus disini atau yang menjadi produk SKPD ini. Apakah semua pelayan publik yang sifatnya perizinan sudah disini semua atau justru nanti masih banyak tersebar di beberapa SKPD,” bebernya.

Untuk itu, kata Datu, hal ini juga perlu dirapatkan kembali dengan Bupati Berau, Muharram dan Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo. Dimana kebijakan PTSP betul-betul menjadi komitmen bersama seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkab Berau.

Sebagaimana, disampaikan Wabup Agus Tantomo saat menghadiri pisah-sambut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Wabup masih banyak menemukan pengurusan perizinan dan nonperizinan dilakukan di Disbudpar Berau maupun di SKPD lainnya.

“Kita ingin betul-betul namanya satu pintu, itu minimal ada semangat reformasi di bidang regulasi dan birokrasi. Artinya, tidak ada lagi pelayanan (perizinan dan nonperizinan) dimasing-masing SKPD,” lanjutnya.

“Reformasi di bidang pelayanan khususnya pelayanan publik juga harus dilakukan. Jangan lagi bertele-tele dan baru cepat kalau ada uang pelicin. Sekarang bagaimana tanpa pelicin, pelayanan itu ramah, cepat, mudah, dan lainnya,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia