Belum Terima Instruksi, Kartu Indentitas Anak Belum Diterapkan di Berau

 

TANJUNG REDEB - Salah satu program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, ialah akan membiayai penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di sekitar 50 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan APBN.

Hal itu disampaikannya melalui laman resmi kemendagri.go.id beberapa waktu lalu, yang kemudian ditanggapi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau, Fredy Suryadie, melalui beraunews.com, Selasa (03/01/2017).

Dikatakan pria yang akrab disapa Fredy tersebut, pihaknya siap menjalankan program dari Kemendagri, yakni untuk membuat KIA yang bertujuan untuk menyediakan identitas bagi anak agar mudah mendapatkan pelayanan publik maupun hak lainnya.

“Pada dasarnya kita siap untuk menjalankan apa yang diprogramkan terkait dengan kependudukan, namun sampai saat ini kami belum menerima instruksi ataupun petunjuk terkait hal tersebut,” ungkapnya.

BACA JUGA : Tahun 2017, Kemendagri Target 50 Kabupaten/Kota Terapkan Kartu Indentitas Anak

KIA merupakan kartu identitas bagi anak usia 0 hingga kurang dari 17 tahun, yakni anak yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) seperti anak usia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah.

Adapun manfaat yang dapat diterima anak jika memiliki KIA antara lain mudah dalam mengakses layanan publik seperti membuka rekening bank, berobat di puskesmas atau rumah sakit, mengurus paspor, dan mendapatkan layanan publik lainnya.

Saat ini, Kabupaten Berau merupakan salah satu dari sekian Kabupaten/Kota yang belum menerapkan sistem KIA. Namun jika mendapatkan instruksi maupun petunjuk dari Kemendagri, KIA dapat menjadi terobosan baru bagi pendataan kependudukan di Berau, yakni anak usia di bawah 17 tahun sudah dapat memiliki identitas diri sebagai warga Negara Indonesia.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia