Bupati : Pemkab Masih Pelajari Instruksi Gubernur Soal Anggaran Guru Honorer SMA/SMK

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram mengaku, pihaknya saat ini tengah mempelajari surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Kaltim, Awang Farouk Ishak untuk Bupati/Walikota terkait pengalokasian anggaran bagi guru Non PNS (Honorer/PTT) dan Bantuan Operasional Sekolah Menengah tahun anggaran 2017.

Surat edaran itu mengindikasikan jika pemprov dalam hal ini tidak siap menyediakan anggaran untuk honor dan tunjangan bagi PTT tersebut. Untuk itu, diakui Muharram, Pemkab melakukan langkah antisipasi dengan menyediakan anggaran sebesar Rp19 miliar melalui APBD Berau tahun 2017.

Namun, anggaran yang disiapkan itu sebagai wujud antisipasi saja, sembari ia menginstruksikan kepada Badan Pengelola Keuangan (BPK) Berau untuk meminta petunjuk dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim soal penyediaan anggaran itu, apakah diperbolehkan kewenangan provinsi, namun dibiayai Kabupaten/Kota.

BACA JUGA : Langgar UU Nomor 23/2014, Pemkab Berau Batal Laksanakan Instruksi Gubernur Soal Anggaran Pendidikan SMA/SMK

"Ini kan sebetulnya sesuatu yang baru, dalam Undang-Undangnya (Undang-Undang Nomor 23/2014-red) kewenangannya provinsi tapi kita (kabupaten/kota-red) yang membiayai. Yang dibiayai Provinsi hanya guru-guru PNS, sementara PTT-nya tidak. Kalau PTT tidak kita biayai, paling tidak ada 10 SMA/SMK bubar, karena masih mayoritas gurunya adalah guru honor,” tegasnya kepada beraunews.com, Jumat (30/12/2016).

Dikatakan Muharram, bagi Kabupaten Berau sebenarnya tidak masalah melaksanakan instruksi Gubernur itu. Dengan catatan, secara hukum pembiayaan kewenangan provinsi oleh kabupaten itu tidak dipermasalahkan.

""Kalau boleh, tidak masalah PTT kita yang tanggung. Tapi kalau dilarang, otomatis kita tidak lakukan pembiayan itu," tutupnya.(M.S. Zuhrie)