Masih Ada Jabatan Fungsional Umum, BKPP Tidak Tahu Permen PANRB Terbaru

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau di bawah kepemimpinan Bupati Berau, Muharram dan wakilnya, Agus Tantomo, telah melantik dan mereposisi 394 pejabat struktural dari eselon II hingga IV. Dari 394 pejabat itu, sebanyak 4 pegawai mengalami penurunan job mengisi Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Padahal, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI, Asman Abnur telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25/2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sehingga, mulai Januari 2017, JFU aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana. Untuk itu, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus fokus kepada jabatan pelaksana. Sehingga tidak ada lagi jabatan lain.

BACA JUGA : Mulai Januari 2017, Jabatan Fungsional Umum Jadi Jabatan Pelaksana

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Abdul Rifai mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui jika telah ada Permen PANRB yang dibuat dengan dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan ini. Permen PANRB itu ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 Nopember 2016 lalu.

“Yang terbaru berarti itu, kami belum menerima surat edaran terkait Permen PANRB untuk jabatan fungsional itu,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di GOR Pemuda usai pelantikan dan mutasi kedua di lingkup Pemkab Berau, Jumat (30/12/2016) tadi pagi.

Dalam mutasi pejabat struktural di lingkup Pemkab Berau, lanjut Rifai, pihaknya saat ini masih berpegang pada aturan dan perundangan yang lama. Namun, dengan terbitnya Permen PANRB itu, pihaknya akan segera melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pejabat tinggi di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.

“Itu mulai 2017 kan, Insya Allah kami konsultasikan ke pejabat yang lebih tinggi. Artinya, nanti untuk 2017, kami rapat untuk mengembalikan pejabat fungsional yang tadi sudah dimutasi,” lanjutnya.

BACA JUGA : Permen PANRB 25/2016, Acuan Penyusunan Kebutuhan PNS hingga Pemberhentian

Selain itu, tambah Rifai, pihaknya juga akan mempelajari Permen PANRB itu. Jika memang telah diatur terkait rumpun jabatan untuk tenaga penyuluh, guru, kesehatan dan sebagainya, tentunya pihaknya akan dengan mudah mengembalikan setiap pejabat yang dimutasi dan mengisi jabatan fungsional dan sebagainya.

“Paling tidak kami pelajari dulu aturan-aturan itu. Tapi, untuk sementara kalau memang itu ada rumpunnya seperti penyuluh, guru dan kesehatan, itu bisa dikembalikan. Tapi, kami belum membaca edaran yang terbaru ini dan belum menerima,” tambahnya.

Bahkan, jelas Rifai, RSUD dr. Abdul Rivai yang saat ini masih menjadi SKPD tersendiri seharusnya merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Namun, akibat belum adanya Peraturan Daerah terkait UPTD RSUD dr. Abdul Rivai, pihaknya pun masih menggunakan peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) RSUD yang lama.

“Rumah sakit itu mau dijadikan UPTD sebenarnya, tapi belum ada persetujuan proses Perdanya. Sementara, masih mengacu pada aturan yang ada sekarang ini,” pungkasnya.(Andi Sawega)