Jadi Momok Pemerintah Daerah, UU Nomor 23/2014 Bisa Direvisi

 

TANJUNG REDEB – Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa kewenangan pemerintah daerah kembali diserahkan ke pemerintah provinsi maupun sebaliknya. Namun, ada beberapa kebijakan yang diatur di dalam undang-undang tersebut tidak dapat berjalan maksimal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dampaknya, banyak proses pembangunan yang terhambat maupun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Misalnya, terkait izin Galian C yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi termasuk Pemprov Kaltim tentunya.

Menanggapi hal ini, anggota DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian mengakui adanya permasalahan yang timbul pasca diterapkannnya UU Nomor 23/2014 itu. Seperti, yang terjadi pada pengelolaan pertambangan dan soal pendidikan, khususnya di tingkat SMA/SMK.

“Terkait UU 23 itu, ada beberapa perubahan yang banyak membawa masalah karena ketidaksiapan berbagai pihak. Bukan saja tadi dari kabupaten, tapi juga provinsi maupun pusatnya juga,” ungkapnya saat menggelar pertemuan bersama Bupati Berau, Muharram dan SKPD di lingkungan Pemkab Berau di Balai Mufakat, Rabu (29/12/2016) siang.

BACA JUGA : Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Gelar Reses di Kabupaten Berau

Permasalahan yang timbul, lanjut Hetifah, seharusnya dapat dikomunikasikan dengan baik guna mendapatkan data yang akurat. Misalnya, permasalahan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah.

“Misalnya, berapa jumlah pegawai atau tenaga pengajar (pendidikan), terus berapa DAU yang disalurkan. Kan harus sesuai, berarti data itu sangat penting,” lanjutnya.

Berlakunya UU Nomor 24/2014 itu, tambah Hetifah, memang bisa menguntungkan maupun merugikan salah satu pihak. Namun, dirinya mengharapkan dengan telah berlakunya undang-undang ini akan muncul solusi yang tepat untuk penerapannya di daerah. Sebab, undang-undang itu masih dapat direvisi kembali.

“Dari kunjungan lapangan ini, kita bisa langsung mendapatkan satu (pemahaman). Terpaparlah satu pada realitas yang dilapangannya. Jangan nanti kok menteri bilang yang berbeda pada pelaksanaannya di lapangan. Kan tugas DPR itu salah satunya adalah pengawasan. Kita bikin undang-undangnya, tapi bagaimana undang-undang itu dilaksanakan harus kita awasi,” tambahnya.

Reses ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dari DPR terkait pelaksanaan UU Nomor 23/2014 itu. Dari hasil pengawasan ini, jelas Hetifah, dirinya akan mendapatkan umpan balik guna menentukan kebijakan pemerintah pusat selanjutnya.

“Kita harapkan nanti bagaimana solusi ini paling tidak dibicarakan secara lebih serius lah di kementerian terkait. Misalnya, dengan kementerian dalam negeri,” jelasnya.

Selanjutnya, seperti persoalan yang timbul terkait dana DBH dan DR pasca kewenangan akan kehutanan dikembalikan ke Pemprov Kaltim, tegas Hetifah, pasti akan ada satu kebijakan khusus yang akan dibuat pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan berbagai aturan dan persyaratan.

Untuk itu, dirinya mengharapkan Pemkab Berau bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat. Sebab, dirinya sangat yakin jika pelaksanaan undang-undang tidak sesuai dengan apa yang diniatkan didalamnya, maka dapat diperbaiki atau direvisi kembali.

“Kalau pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dari niat undang-undang itu, ya harus kita bahas lagi. Dimana letak kesalahannya, apa kompensasinya atau bagaimana kesiapan dari aparat didaerahnya dan sebagainya. Sebenarnya kan SDM problemnya, berarti kita harus ada pemecehannya apa begitu,” pungkasnya.(Andi Sawega)