Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Gelar Reses di Kabupaten Berau

 

TANJUNG REDEB – Bertempat di Balai Mufakat, anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian menggelar pertemuan bersama Bupati Berau Muharram dan wakilnya, Agus Tantomo serta Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah, Rabu (28/12/2016) siang. Pertemuan ini dalam rangka reses guna menyerap secara langsung aspirasi dari pemerintah daerah khususnya dari daerah pemilihan Kaltim.

Dalam forum diskusi yang dipimpin langsung Bupati Muharram ini, Hetifah terlibat diskusi yang berjalan dengan tema berganti-ganti hingga 1 jam dengan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab Berau. Komisi II, dimana Hetifah bergabung memang memiliki lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu yang menjadi topik diskusi.

Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, kunjungan dirinya ke Kabupaten Berau bukan merupakan yang pertama kali. Namun, selama menjabat sebagai anggota DPR RI untuk kali keduanya, dirinya telah beberapa kali melakukan reses di Kabupaten Berau.

Sebelum menghadiri pertemuan ini, lanjut Hetifah, dirinya telah terlebih dulu mengunjungi jalan poros Berau-Bulungan yang merupakan jalan provinsi dan telah mengalami longsor dibeberapa ruas jalannya. Dirinya menyaksikan langsung upaya penanganan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan jalan penghubung Kaltim-Kaltara tersebut.

“Saya pun tentu dibelakang bapak (Bupati Muharram) bersama bapak-bapak sekalian siap untuk menjadi jembatan, dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan di pusat,” ungkapnya.

 

Untuk itu, tambah Hetifah, kehadiran perdana dirinya dimasa kepemimpinan Bupati Muharram dan wakilnya, Agus Tantomo diharapkan menjadi pertanda awal yang baik untuk mengukir sejarah kerja sama yang baik antara Pemkab Berau dengan DPR RI dan pemerintah pusat melalui dirinya.

Dimana, sesuai tugas, pokok dan fungsi Komisi II, jelas Hetifah, pihaknya memang memiliki kaitan yang erat terkait pemerintahan dalam negeri. Seperti, realisasi dan penerapan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, dirinya juga tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI.

“Mungkin nanti bapak ibu bisa memberikan masukan kepada kami. Jika memang harus ada aturan-aturan tertentu yang perlu direvisi dan sebagainya atau dalam pelaksanaannya harus diperbaiki, tentu itu bagian dari tugas kami karena Menteri Dalam Negeri adalah salah satu partner terdekat kami di Komisi II,” tambahnya.

 

Sementara itu, Bupati Berau Muharram mengharapkan, seluruh SKPD dan stakeholder yang hadir supaya memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi Pemkab Berau. Baik, dengan keberadaaan dan pengesahan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah maupun permasalahan keuangan Pemkab Berau.

“Mohon dibantu ibu, ke depan saya ada rencana untuk membangun sport center di Kabupaten Berau. Jadi saya publis disini karena Insya Allah kita sudah ada lahan tersedia kurang lebih 20 hektar di daerah Gunung Tabur,” harapnya.

Kebanyakan aspirasi itu berupa permintaan pengevaluan kembali penerapan Undang-Undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan masukan untuk Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu yang terbaru. Termasuk, permintaan kemudahan akses ke sumber-sumber pendanaan ke pemerintah pusat.(Andi Sawega)