850 Pegawai Masuk Gerbong Mutasi Jilid II

 

TANJUNG REDEB – Pasca mutasi perdana di bawah kepemimpinan Bupati Berau Muharram dan Wakilnya, Agus Tantomo, Jumat (23/12/2016) lalu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kembali mempersiapkan ratusan pejabat struktural eselon IIIb hingga IVb di lingkungan Pemkab untuk mutasi tahap kedua pada tahun 2016 ini.

Kepala BKPP Berau, Abdul Rifai mengungkapkan, sesuai instruksi Bupati dalam sambutannya pada saat mutasi perdana lalu, pihaknya akan mempersiapan segala keperluan yang diperlukan sebelum pelaksanaan mutasi tahap kedua yang dijadwalkan dilaksanakan, Kamis (29/12/2016) nanti.

“Sesuai kata Bupati kemarin, tanggal 29 Desember nanti. Kita optimis saja semua berjalan baik,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Selasa (27/12/2016).

Dikatakan Rifai, pihaknya pun terus menggodok daftar nama pejabat struktural eselon IIIb hingga IVb yang akan dilantik dan diambil sumpah janji jabatan pada mutasi tahap kedua ini. Pihaknya memperkirakan sebanyak 850 aparatur sipil negara (ASN) akan masuk dalam gerbong mutasi tahap kedua tersebut.

“Penggodokan (susunan pegawai yang dimutasi) sedang terus kita lakukan. Ini untuk eselon IIIb, IVa sama IVb. Total sekitar 850 pegawai yang akan kita lantik dan diambil sumpah janji jabatan nantinya,” lanjutnya.

Selain itu, tambah Rifai, pihaknya juga fokus menyelamatkan beberapa pejabat struktural yang sebelumnya mengisi jabatan struktural dalam Organisasi Perangkat Daerah yang lama, sebelum disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

“Eselon III yang kosong ya diisi. Misalnya, PU (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang-red) nambah 2 Kabidnya, (Dinas) Kominfo ada 4 bidang, (Dinas) Pertanahan ada 2 Bidang, dan lainnya. Tapi, kan ada yang hilang seperti Dinas Pertambangan, Peternakan, dan Kebersihan. Ada berapa bidang itu, kita usahakan dulu untuk diselamatkan yang itu,” pungkasnya.

Perlu diketahui, mutasi pegawai yang dilakukan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.(Andi Sawega)