Mutasi Pejabat, Bupati Muharram Bantah Syarat Kepentingan Pribadi

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram membantah jika perombakan 102 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Berau syarat dengan kepentingan politis maupun ‘like and dislike’ pasca Pilkada Kabupaten Berau tahun 2015 lalu.

Dikatakan Muharram, perombakan ini hanya sebatas reposisi pejabat struktural. Sebab, selain dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada, bahwa mutasi pejabat struktural dilarang dilakukan oleh kepala daerah sebelum 2 tahun menjabat. Reposisi ini juga harus mengikuti aturan lelang jabatan untuk posisi pimpinan tinggi di SKPD.

“Dalam posisi begini kita mau melelang tidak mungkin, karena rumah yang tersedia lebih sedikit dibanding orang yang ada. Jadi, mau tidak mau ada yang dikorbankan. Alhamdulillah yang dikorbankan ini, mudah-mudahan tidak ngamuk,” jelas Muharram kepada beraunews.com usai memimpin pengambilan sumpah janji jabatan pejabat struktural esolan II dan III di lingkungan Pemkab Berau di Balai Mufakat, Jumat (23/12/2016) kemarin.

Muharram menambahkan, pertimbangan dilakukannya reposisi saat ini, sudah sangat logis. Misalnya, pertimbangan menempatkan dan melantik Wisnu Haris yang sebelumnya sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Setkab Berau menjadi pengisi Jabatan Fungsional Tertentu. Pertimbangan utamanya, melihat kondisi kesehatan Wisnu Haris sendiri.

“Sebagai Bupati, dalam mengambil kebijakan, harus juga melihat kondisi kesehatan. Tidak mungkin, yang sehat dikorbankan, sementara yang sakit diberikan jabatan. Kalau masalah kemampuan itu kan relatif,” tegasnya.

Tak lupa juga, Muharram menepis isu terkait dirinya tak memberi ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau sebelumnya, Taupan Madjid. Padahal, Taupan selama ini dianggap sebagian besar masyarakat Berau, merupakan sosok kepala dinas yang tegas, pintar dan profesional.

“Itu memang dia (Taupan Madjid-red) yang meminta. Jadi, masih zamannya Pj Bupati Berau (Syarifuddin-red) dulu, dia sudah memohon itu dan oleh Pak Irianto Lambrie (Gubernur Kaltara-red) diberi sinyal untuk diterima mengabdi di Provinsi Kaltara,” bebernya.

Bahkan, lanjut Muharram, dirinya juga telah memanggil Taupan Madjid untuk berdiskusi terkait keinginannya tersebut. Saat itu, dikatakan Muharram, Taupan Madjid sendiri yang menyampaikan keinginannya untuk mengabdi ke Provinsi Kaltara.

“Dia (Taupan Madjid-red) meminta di Kaltara karena memang eselonnya naik. Dia kan dijanjikan jadi Kadishub di Provinsi Kaltara, yang pasti eselonnya IIa. Jadi, kalau ada isu-isu bahwa saya yang tidak menempatkannya disini, salah besar itu. Dia yang memang meminta disana,” pungkasnya.(Andi Sawega)